Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Menteri Yasonna Sebut HTI Mengkhawatirkan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ada kaitannya dengan kekhawatiran bangsa Indonesia terhadap pergerakan ormas ini.
Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Jakarta, Senin (8/5)./Antara-Rosa Panggabean
Menkopolhukam Wiranto (tengah) bersama Menkumham Yasonna H. Laoly (kiri), Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kanan), dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian (kanan) memberi keterangan pers tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Jakarta, Senin (8/5)./Antara-Rosa Panggabean

Kabar24.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengungkapkan, pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) ada kaitannya dengan kekhawatiran bangsa Indonesia terhadap pergerakan ormas ini.

"Ya, ini momennya kan yang kita pikirkan, kita mengkhawatirkan, kita harus satu dalam soal ini, di negara-negara lain kan itu juga sudah menjadi perhatian yang serius, kita juga harus seriusi sebagai bangsa," kata Yasonna di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Senin siang tadi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menggelar konferensi pers mengenai pembubaran HTI.

Dalam pernyataan pers Menkopolhukam, HTI antara lain dinyatakan sebagai ormas yang tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional dan aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Kegiatan-kegiatan HTI juga terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azaz, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Terkait langkah pemerintah untuk pembubaran ormas yang menyerukan "Daulah Islamiyah" ini, Yasonna mengatakan pemerintah tengah melakukan proses hukum yang sesuai.

"Pokoknya, ada langkah yang kita lakukan, proses hukumnya sedang berjalan," kata dia.

Yasonna menambahkan, selain dengan Kemenpolhukam, pihaknya juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri dan Polri.

"Ya, prosedurnya kan harus kita sampaikan melalui kita semua yang dari kemenkopolhukam memberi data-data ke mendagri, Polri, semua," tuturnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper