Kabar24.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan butuh pertimbangan matang perihal wacana pemindahan Ibu Kota keluar Pulau Jawa. Saat ini, rencana tersebut masih dalam tahap studi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Menurut Wapres Kalla, usulan tersebut tidak mudah untuk direalisasikan. Pasalnya, ada sekitar 800.000 pegawai kementerian/lembaga yang juga harus dipindahkan, sehingga harus disiapkan fasilitas penunjangnya.
“Tidak mudah kita berbicara dalam tahap hari ini. Tapi inikan jangka panjang pembicaraan itu dan disamping itu segala juga aspek-aspek lain itu banyak ikut,” katanya, di Kantor Wakil Presiden, Selasa (25/4/2017).
Dengan berpindahnya pemerintahan, Kalla mengatakan tidak hanya pegawai negeri sipil saja juga yang harus pindah, melainkan juga pengadilan sampai markas tentara.
“Ratusan ribu orang mesti disiapkan rumah, kantor. Kalau kantor barangkali kita bisa jual, baru bikin. Tapi kalau rumah bagaimana. Sekolah bagaimana. Jadi ini studi sampai bertahap,” ujarnya.
Dia mencontohkan sejumlah negara yang memindahkan ibukotanya ke kota yang agak terpencil, seperti Australia ke Canberra, Amerika Serikat ke Washington DC. Namun, kedua negara tersebut berstruktur negara federal. Pemindahan tersebut juga dimudahkan karena negara federal cenderung memiliki pegawai negara yang sedikit.
Sementara itu, sejumlah negara berstruktur kesatuan tetap mempertahankan ibu kota di kota-kota besar, seperti Jepang di Tokyo, Prancis di Paris, sampai Inggris di London.
Adapun, dia juga mencontohkan pemindahan ibukota Myanmar ke Nipitau, karena pertimbangan berada di tengah-tengah bagian negara. Kalau mengacu pada pertimbangan Myanmar, JK menyebut kota Mamuju, Sulawesi Barat juga bisa dipertimbangkan untuk menjadi ibukota.
“Kalau mau cari kota yang persis di tengah Indonesia itu Mamuju. Tapi tidak ada tanah yang luas karena strukturnya pegununan. Kalau tanah yang luas memang adanya di Kalimantan,” jelasnya.
Seperti diketahui, Palangkaraya, Kalimantan Tengah disebut-sebut menjadi salah satu wilayah yang ideal untuk pemindahan rencana ibukota dari Jakarta. Luas wilayah dan area yang tidak rawan gempa serta bencana alam lainnya jadi alasan.
