Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah akan mengeksekusi sejumlah proyek prioritas nasional di Pronsi Nanggroe Aceh Darussalam pada 2018. Pembangunan rel kereta, pelabuhan dan infrastruktur penerbangan akan didorong untuk mendukung program prioritas nasional
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan proyek-proyek tersebut meliputi pembangunan jalur kereta api Bireun-Lhokseumawe, konstruksi kereta api Trans Sumatera antara Besitang-Langsa dan pengadaan lahan untuk kereta api Trans Sumatera Besitang-Langsa.
Selain itu, tercatat pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan dan penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan untuk take off dan landing secara online dan realtime juga mendapat prioritas.
“Pemerintah juga akan membangun beberapa proyek untuk mendukung prioritas nasional Ketahanan Pangan seperti pembangunan Bendungan Kaureto, pembangunan Bendungan Rukoh, dan pembangunan Bendungan Tiro,” kata Bambang melalui keterangan tertulis, Senin (17/4/2017).
Kepala Bappenas menuturkan, Pemerintah juga telah mempersiapkan sejumlah rencana indikatif pembangunan infrastruktur lain yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Aceh.
Sementara itu, dia menyampaikan pertumbuhan ekonomi Aceh diharapkan bisa mencapai 5,61% pada 2018 guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,6%. Sektor-sektor yang perlu dipacu, kata Bambang, meliputi manufaktur, pertanian, kehutanan dan perikanan dan perdagangan besar.
“Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan sektor-sektor tersebut agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Sementara itu, dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi Aceh pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 15,86% dan tingkat pengangguran sebesar 7%,” kata Bambang.
Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, dia mengemukakan prioritas nasional yaitu pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, ketahanan energi, ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, pembangunan wilayah dan politik, hukum, pertahanan, dan kemanan.
Untuk mendukung prioritas nasional, dia mengatakan pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program atau fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.
“Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, tetapi berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan, ujar Bambang.
