Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memerintahkan militernya untuk melancarkan serangan peluru kendali Tomahawk ke pangkalan udara Suriah yang menjadi asal serangan senjata kimia maut diluncurkan, dan menyebut aksi ini untuk kepentingan keamanan nasional Amerika dalam melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
Para pejabat tinggi AS mengungkapkan militernya menembakkan puluhan peluru kendali ke pangkalan udara yang digunakan pasukan Suriah, sebagai jawaban AS terhadap serangan gas beracun ke daerah yang dikuasai pemberontak Selasa silam.
Berikut sejumlah negara yang mendukung dan menentang keputusan Trump itu seperti dilansir dari Kantor Berita AFP.
Arab Saudi
Pemerintah Arab Saudi menyatakan pihaknya mendukung penuh serangan udara Amerika Serikat terhadap pangkalan udara pemerintah Suriah sebagai respons atas dugaan serangan kimia di daerah kekuasaan pemberontak.
"Arab Saudi mendukung penuh operasi militer Amerika Serikat terhadap militer Suriah, yang merupakan respons terhadap penggunaan senjata kimia oleh rezim (Suriah) terhadap warga sipil tidak berdosa," ujar pejabat Kementerian Luar Negeri Arab Saudi seperti dilansir kantor berita SPA.
Inggris
"Pemerintah Inggris sepenuhnya mendukung tindakan AS, yang kami yakini sebagai respons yang tepat atas serangan senjata kimia brutal yang dilancarkan rezim Suriah,” kata seorang juru bicara dari pemerintahan dalam sebuah pernyataan.
Dia juga mengatakan serangan AS "bertujuan mencegah serangan lebih lanjut."
Turki
Turki menyambut baik serangan udara itu sebagai sebuah tindakan "positif" dan mendesak masyarakat internasional untuk mempertahankan sikapnya terhadap tindakan "barbarisme" dari Presiden Bashar al Assad.
"Kami menyambut serangan ini sebagai langkah positif, tetapi..... kami yakin bahwa rezim Assad harus dihukum sepenuhnya di arena internasional," kata Wakil Perdana Menteri Turki Numan Kurtulmus kepada Fox TV Turki dalam sebuah wawancara, dikutip oleh kantor berita negara Anadolu.
"Masyarakat internasional harus mempertahankan sikapnya untuk menentang barbarisme ini," kata Kurtulmus, yang juga menjabat sebagai juru bicara pemerintah.
Jepang
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, mengatakan pemerintah Jepang mendukung keputusan pemerintah Amerika Serikat bahwa mereka tidak akan pernah menoleransi distribusi dan penggunaan senjata kimia.
"Kami sangat menghargai komitmen tegas Presiden (Donald) Trump untuk menjaga ketertiban dunia dan perdamaian dan keamanan para sekutu dan seluruh dunia," katanya kepada awak media.
Iran
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Ghassemi seperti dilansir kantor berita Fars mengatakan, "Kami mengecam semua aksi militer sepihak dan serangan rudal kapal perang Amerika Serikat terhadap Pangkalan Udara Shayrat dengan dalih dugaan serangan pada Selasa di Khan Sheikhun."
Rusia
Rusia menyebut serangan militer Amerika Serikat sebagai agresi terhadap negara berdaulat, yang hanya akan memperkeruh hubungan Washington dengan Moskow, ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.
"Presiden Putin menganggap serangan Amerika Serikat terhadap Suriah sebagai agres terhadap negara berdaulat yang melanggar norma-norma internasional, dan berdasarkan dalih yang dibuat-buat," ujar Peskov seperti dilansir sejumlah kantor berita Rusia.
Indonesia
Pemerintah Indonesia menyatakan prihatin atas serangan rudal yang dilancarkan militer Amerika Serikat ke Suriah.
"Adanya serangan rudal Tomahawk AS ke Suriah sebagai respon serangan senjata kimia dua hari lalu, posisi Indonesia sangat mengutuk penggunaan senjata kimia yang memakan banyak korban. Pada saat yang sama, Indonesia prihatin serangan unilateral dari pihak manapun," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Jumat (7/4/2017).
Menurut dia, serangan rudal Amerika Serikat ke Suriah itu merupakan tindakan militer sepihak karena dilakukan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dalam penyelesaian konflik secara damai.
"Bagi Indonesia, stabilitas dan perdamaian di Suriah hanya bisa tercapai melalui dialog, proses politik yang inklusif, dan dengan mengedepankan diplomasi," ujar dia.
