Kabar24.com, JAKARTA-- Presiden Joko Widodo menyampaikan ketimpangan yang terjadi di desa dan kota merupakan penyebab utama tingginya urbanisasi.
Untuk itu, pemerintah berjanji pada 2017 akan lebih fokus untuk melakukan percepatan pembangunan desa untuk mengatasi persoalan ketimpangan ini.
“Pada tahun 2017, kita akan lebih fokus untuk mengatasi persoalan ketimpangan, bukan saja ketimpangan antardaerah, ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, tapi juga ketimpangan antara desa dengan kota,” kata Presiden dalam Rapat Terbatas mengenai Percepatan Pembangunan Desa di Kantor Presiden, Rabu (29/3/2016).
Menurut Presiden, persentase jumlah penduduk kota semakin meningkat setiap tahunnya. Dia menjelaskan, pada 2010 tercatat persentase penduduk kota sebesar 49,8% lalu meningkat menjadi 53,3% pada 2015 dan diprediksi pada tahun 2025 mencapai 60%.
“Sementara itu, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai 13,96%. Hampir dua kali lipat persentase penduduk miskin di kota sebesar 7,7%,” ujarnya.
Presiden Jokowi juga mengatakan, sejak 2015 pemerintah terus meningkatkan alokasi dana desa. Pada 2015, pemerintah telah mengalokasikan Rp20,76 triliun, kemudian naik menjadi Rp46,98 triliun 2016 dan pada tahun ini menyalurkan dana desa sebesar Rp60 triliun.
“Namun saya titip pesan, agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa terutama pada penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan,” ucap Presiden.
Terkait dengan penyaluran dana desa, Presiden mengungkapkan bahwa pada tahun anggaran 2016, masih terdapat 4 kabupaten/kota yang tidak bisa mencairkan rekening Kas Umum Negara ke Kas Umum Daerah karena keterlambatan di pemerintah kabupaten/kota. Serta, 241 desa yang belum menerima dana desa karena berbagai faktor.
“Saya minta masalah ini bisa segera diatasi. Dan tahun 2017 ini, saya minta dipastikan betul semua desa bisa menerima dana desa,” ujar Presiden.
Presiden juga menekankan agar pemanfaatan dana desa bukan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga pada upaya peningkatan produktivitas perekonomian desa serta upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di desa.
“Tahap berikutnya, saya ingin agar alokasi dana desa digunakan lebih besar lagi untuk pengembangan potensi ekonomi desa, terutama untuk sektor pertanian, perikanan dan industri UMKM di desa,” kata Kepala Negara.
Selain itu, Jokowi juga menegaskan agar pengelolaan dana desa dapat melibatkan partisipasi warga untuk peningkatkan kualitas hidup warga desa, disamping itu, masyarakat juga dapat ikut mengawasi penggunaan dana desa agar tepat sasaran.
“Dalam pengembangan potensi ekonomi desa, pendekatannya tidak bisa parsial, tidak boleh sektoral, tapi harus betul-betul integratif dari hulu sampai hilir,” ujar Presiden.
