Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menyaksikan penandatanganan deklarasi antiperbudakan modern di Indonesia oleh sejumlah tokoh lintas agama di Istana Wakil Presiden, Selasa (14/3/2017).
Sejumlah tokoh lintas agama yang menegaskan komitmennya untuk melawan perbudakan modern mewakili perwakilan agama di Indonesia, seperti Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Dalam sambutannya, Wapres menjelaskan perbedaan antara perbudakan masa kini dan masa lalu. Dulu, perbudakan dekat dengan keadaan memperjualbelikan orang, dipaksa, dirantai sampai bekerja tanpa gaji dengan keterpaksaan dan ketakutan.
Seiring perkembangan zaman, bentuk perbudakan di era modern pun berubah. Kini, Kalla mengatakan perbudakan adalah situasi saat masyarakat, baik lelaki maupun perempuan dipekerjakan dengan banyak tekanan.
"Termasuk karena keterpaksaan ekonomi, mungkin politik ataupun sosial di kalangan masyarakat. sehingga tentu melanggar hak-haknya, melanggar hak azasinya sehingga kita semua harus bersama-sama melawan dan menghentikannya," katanya, di Istana Wakil Presiden, Selasa (14/3/2017).
Wapres menjelaskan bahwa pemerintah sebetulnya telah menetapkan aturan yang menghendaki tidak terjadinya keadaan itu, mulai dari aturan kerja, batasan minimal pekerja, maksimal jam kerja sampai upah minimum yang layak diterima pekerja.
Kenyataannya, Kalla mengatakan masih saja dijumpai orang-orang yang bekerja tanpa aturan, tanpa izin sehingga mendorong adanya perdagangan manusia atau human trafficking.
"Terjadi di banyak negara juga mungkin di indonesia. Tidak diperjualbelikan tetapi di transfer dan sebagainya. Semua itu mempunyai akibat yang sama sehingga perlu kita atasi bersama," ujarnya.
Kalla mengatakan deklarasi oleh tokoh lintas agama berarti sebuah komitmen secara moral dan agama yang sepakat untuk mencegah hal tersebut bersama-sama.
"Khususnya kepada yang memperbudak. Ada yang memaksakan kerja tidak sesuai waktu, tanpa istirahat, bekerja 7 hari seminggu, gaji tidak dibayar, usia masih muda dipaksa ataupun lingkungan lainnya," ujarnya.
Kalla mengatakan masyarakat harus dididik dan diedukasi agar perbudakan modern tidak lagi terjadi. Hal itu dilakukan lewat pengajaran moral, misalnya dari pendidikan sekolah. Di sisi lain, pemerintah juga akan terus mengupayakan pengentasan perbudakan, dengan memastikan ketepatan program beras sejahtera, subsidi kesehatan dan pendidikan lewat kartu, serta membuka lapangan kerja.
"Semua negara harus bersatu untuk menyelesaikan ini, artinya kedua belah pihak yang cenderung diperbudak mari kita ambil alih untuk memberikan pekerjaan yang layak. Pertumbuhan ekonomi harus dicapai agar banyak kesempatan orang bekerja dengan layak," jelasnya.
Berdasarkan laporan Indeks Perbudakan Global tahun 2016, terdapat 45,8 juta orang masih hidup dalam perbudakan modern. Di Indonesia, tercatat 736.100 orang masih terjerat dalam kondisi diperbudak.
Dalam kesempatan itu, juga diluncurkan Global Freedom Network (GFN) di Indonesia. Sineas Maudy Ayunda ditunjuk untuk mewakili generasi muda melawan perbudakan modern.
