Kabar24.com, JAKARTA -- Guna menambal kebutuhan anggaran penyelenggaraan Asian Games 2018 yang diperkirakan mencapai Rp8,7 triliun, pemerintah akan memaksimalkan peran swasta berupa pendanaan sponsor, utamanya yang berasal dari korporasi internasional.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan pemerintah ingin adanya efisiensi dan tidak ingin bergantung dengan APBN, sehingga arah pendanaan akan didapatkan dari pendanaan sponsor, utamanya berasal dari korporasi tingkat regional.
"Kita ingin aktif sponsor, bukan tingkat Indonesia tapi di Asia. Kita akan bekerja seperti itu disamping APBN, karena kalau mengharapkan APBN tidak cukup," katanya di JCC, Selasa (7/3/2017).
Wapres menyebut sejumlah sponsor potensial skala internasional, seperti Samsung, Toyota, atau Huawei. "Jadi yang kalau dia pasang iklan seluruh Asia lihat."
Pekan lalu, Presiden Joko Widodo menunjuk Wapres Jusuf Kalla sebagai Ketua Panitia Pengarah Asian Games. Dengan rencana penyelenggaran yang tinggal 17 bulan lagi, persoalan anggaran penyelenggaraan acara masih belum tersedia. Indonesia Asian Games Organizing Committee (INASGOC) mengestimasi biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan mencapai Rp8,7 triliun.
Tahun ini, Inasgoc hanya mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp500 miliar untuk penyelenggaraan Asian Games. Adapun, alokasi itu belum bisa dicairkan karena masih menunggu Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa terkait Asian Games. Perpres itu juga dibutuhkan sebagai landasan hukum pencarian sponsor, yang akan menambal anggaran yang tidak bisa dipenuhi dari APBN.
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi mengatakan draf Pepres telah diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tinggal menunggu tandatangan Presiden Joko Widodo. Dengan adanya perpres itu, pemerintah sudah bisa menjaring sponsor dan mencairkan anggaran APBN sebesar Rp500 miliar untuk pelaksanaan.
"Pepres tentang pengadaan barang dan jasa sudah di Setneg, tinggal diteken Presiden saja," katanya di Kantor Wakil Presiden.
Adapun, dia mengatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan agar penggunaan anggaran ditempatkan secara efisien. Dia mengestimasi dari perkiraan kebutuhan Rp8,7 triliun yang diusulkan Inasgoc, masih bisa ditekan hingga maksimal Rp4 triliun.
"Maksimal Rp4 triliun untuk penyelenggaraan ini. itu di luar konteks prestasi maupun infrastruktur, tetapi apakah sebesar itu akan kita tunggu nanti karena akan masih direview oleh BPKP termasuk oleh inspetorat kami," ujarnya.
Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengatakan pihaknya akan segera mendata sponsor nasional maupun internasional yang potensial mendanai penyelenggaraan. "Dan dalam waktu dekat, tentu saja pak Wapres akan mengundang beberapa teman-teman dari swasta untuk membicarakan karena ini memang konteks nasional."
