Kabar24.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta sekitar 8.000 perusahaan di kawasan industri sepanjang Bekasi-Karawang mulai memberikan perhatian pada penanaman mangrove.
Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan kondisi abrasi sepanjang Pantai Utara Bekasi dan Karawang sudah sangat parah dan bisa mengancam aktifitas ekonomi di kawasan tersebut. Menurutnya pemerintah tidak akan sanggup mengatasi persoalan ini terutama mengeluarkan anggaran besar untuk menanam mangrove [hutan bakau].
“Makanya kami akan menggerakan ribuan perusahaan yang ada di kawasan industri Bekasi-Karawang untuk mengeluarkan anggaran untuk mangrove. Satu perusahaan 200 meter saja rata-rata, karena sangat murah,” katanya di Bandung, Jumat (3/3).
Menurutnya untuk kebutuhan 200 meter mangrove saja, perusahaan hanya cukup mengeluarkan dana sebesar Rp40 juta dalam dua tahun. Deddy sendiri mencatat jumlah perusahaan di dua wilayah ini total mencapai 8.000 perusahaan. “Saya ingin pabrik seluruhnya di Bekasi-Karawang. Rp40 juta itu murah sekali, 1000 [perusahaan] saja bisa selesai itu penanaman mangrove,” katanya.
Pihaknya saat ini akan menghitung berapa biaya kebutuhan mangrove sepanjang garis pantai tersebut, untuk kemudian meminta perusahaan mengarahkan CSR-nya ke sana. Deddy mengaku kondisi abrasi terparah ada di Pantai Utara Karawang. “Abrasi sudah parah, sudah sampai menggerus jalan. Bahkan tambak pun terkikis,” tuturnya.
Deddy sendiri sudah meminta pada . Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) yang mengawali penanaman mangrove di kawasan tersebut untuk konsisten. Menurutnya TMMI bisa mengalokasikan anggaran untuk mangrove dan bambu dari penjualan 1 unit motor dan mobil. “Mereka sudah tanam itu sejak dua tahun lalu, ini harus diikuti yang lain,” katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Anang Sudarna mengatakan bahwa sebagian besar kondisi hutan mengrove di Jawa Barat, perlu perhatian lebih. Pasalnya, banyak kawasan hutan mangrove yang disulap warga sekitar menjadi tambak ataupun dengan eksploitasi lainnya.
"Kondisi kerusakan tanaman mangrove cukup mengusik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebab ketiadaannya menimbulkan potensi ancaman bencana alam bagi masyarakat yang tinggal di sekitar bibir pantai," ujarnya.
Anang melanjutkan, bahwa tanpa mangrove, kawasan pinggiran pantai berpotensi terjadi abrasi, yang menyebabkan jumlah daratan di sekitar menjadi berkurang. Artinya lingkungan hidup bagi manusia pun akan tergerus, sedangkan jumlah manusia semakin bertambah banyak.
"Di Karawang saja, warganya bilang ke saya kalau daratan mereka sudah berkurang sejauh 100 meter. Banyak juga kok sisa-sisa bangunan yang telah rusak akibat abrasi," ungkap Anang.
Karena itu dirinya setuju untuk mengatasinya pihak swasta yang berada di Pantai Utara agar turut berpartisipasi membenahi lingkungan di sekitar pantai. "Saya tidak meminta uang, tetapi saya minta partisipasi mereka. Sebab kalau lingkungan di Pantai Utara rusak kan yang rugi mereka juga," ujarnya.
Dia juga meminta warga yang tinggal di bibir pantai untuk tidak menebangi tanaman mangrove yang selama ini dianggap sebagai penyebab hama bagi ikan. Terlebih menebangi tanaman mangrove tanpa pembudidayaan, untuk dijadikan komoditas arang karena pasarnya yang cukup tinggi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
