Kabar24.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan pembentukan satgas di lingkungan Polri merupakan upaya untuk mempercepat penanganan suatu masalah dibandingkan menggunakan jalur struktural.
Penjelasan ini disampaikan Tito di depan anggota komisi III DPR RI. Sebelumnya Anggota Komisi III Herman Herry mengkritik adanya Satgas Merah-Putih yang dinilai sebagai 'darah biru' di Polri. Satgas bentukan Kapolri diberi keistimewaan dibandingkan struktur organik.
Tito mengatakan dilingkungan Polri pembentukan Satgas merupakan pola kerja yang biasa. Ia mencontohkan ketika ada kejadian Bom Bali, maka dibentuk Satgas Bom Bali. Demikian juga ketika ada Operasi Tinombala yang memburu sel teroris di Poso. Maka dibentuk satgas yang anggotanya bisa berasal dari beragam latar belakang sesuai kebutuhan.
Oleh karena itu, kata dia, karena kekhususannya tugas satgas diperlukan tim yang solid agar misi berhasil. Untuk itu ia membebaskan pimpinan Satgas memilih langsung anggota yang akan menjalankan misi bersam. Tito mengatakan penunjukan ini agar lebih memudahkan koordinasi, kerjasama maupun satu visi. Dengan kebutuhan ini, maka biasanya anggota satgas relatif sudah saling kenal sebelumnya.
Tito juga menekankan pembentukan Satgas Merah Putih merupakan upaya mengendalikan situasi akibat memanasnya suasana ibukota. Ia mengatakan setelah demo pada 4 November 2016 lalu, dirasakan keadaan terus memanas dan memerlukan upaya prefentif untuk ditenangkan.
“[Setelah demo] 411 memanas, maka perlu ada upaya pendekatan [ke semua elemen ]. Bukan hanya penindakan, tapi mendekatkan [elemen kepolisian dengan] elemen lemah atau ke yang keras,” kata Tito Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (22/2/2017).
Tito mengatakan meski menjadi anggota satgas akan mendapatkan perhatian lebih jika berhasil, akan tetapi jika gagal akan membuat catatan di meja pimpinan Polri bahwa salah satu anggotanya kurang cakap dalam menyelesaikan misi.
Ia juga menekankan Satgas Merah Putih tidak bertujuan untuk memenangkan salah satu calon gubernur Jakarta. Posisi Polri dalam Pemilu maupun Pemilukada, kata dia, adalah netral.
