Kabar24.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima perwakilan tokoh agama untuk berdiskusi perihal deklarasi antiperbudakan modern yang akan dilauching pada 14 Maret mendatang.
Perbudakan modern yang dimaksud yakni para pekerja yang bekerja dengan tekanan dan kehilangan hak-hak kebebasannya. Penandatanganan komitmen bersama tersebut rencananya akan disaksikan oleh wakil presiden dan dihadiri perwakilan dari organisasi agama di Indonesia.
Rektor Universitas Paramadina Firmanzah mengatakan pemerintah mengapresiasi inisiatif tersebut karena dinilai sesuai dengan tujuan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan.
"Bapak Wapres menyambut baik inisiatif ini karena pemerintah juga punya fokus yang sama yakni pengentasan kemiskinan, ini juga untuk mencegah perbudakan modern bisa muncul karena background perbudakan modern kan kemiskinan," katanya di Kantor Wakil Presiden, Senin (20/2/2017).
Adapun, sejumlah tamu yang diterima Wapres dalam pertemuan itu yaitu Rektor Universitas Paramadina Firmanzah, Chairman Freedom Network Australia, Forrest Global, Perwakilan Konferensi Wali Gereja (KWI) Romo Siswa , Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Peter, perwakilan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Gomar Gultom, perwakilan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Agung Diatmika, perwakilan Nahdlatul Ulama (NU) Marsudi Syuhud, dan perwakilan Muhammadiyah Abdul Mutiara.
