Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kadin Minta Pemkota Balikpapan Garap Pariwisata

Kamar Dagang dan Industri Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan menggarap sektor pariwisata.
Balikpapan/Ilustrasi
Balikpapan/Ilustrasi

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Kamar Dagang dan Industri Kota Balikpapan meminta Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan menggarap sektor pariwisata.

Ketua Kadin Balikpapan Yaser Arafat mengatakan PAD memiliki peranan penting dan merupakan sumber utama untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan mendukung kemajuan daerah. Apalagi saat ini kemampuan keuangan daerah juga terbatas.

"Saat ini kondisi fiskal keuangan secara nasional berimbas pada pemotongan anggaran daerah seluruh kabupaten kota di Indonesia cukup signifikan. Akhirnya, pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah juga ikut menurun," jelas Yaser, Rabu (8/2/2017).

Pada sektor pariwisata misalnya, pemerintah seharusnya mampu membangun pariwisata terintegrasi, meliputi komponen penunjang infrastruktur di dalamnya baik jalan, drainase, taman, kebersihan dan strategi marketing kota untuk mendatangkan turis lokal dan mancanegara yang perlu dibenahi.

Bila terealisasi, hilirisasi UMKM pun akan terkena imbas positif. Dalam hal ini, pemkot telah berupaya dengan membuat destinasi wisata baru, yakni kampung nelayan teluk seribu di Kelurahan Manggar dan Manggar Baru.

"Apa saja, asal fokus insa Allah akan terwujud demi kemanfaatan dan kemaslhatan pertumbuhan ekonomi kota. Pantai Manggar masih bisa dikemas maksimal, SKPD bisa gotong royong mengalokasikan anggarannya guna membenahi infrastruktur penunjang," sambungnya.

Sementara dari sektor jasa, Yaser menyarankan agar pemkot memanfaatkan teknologi automatic teller yang servernya dibuat terintegrasi antara tiap hotel dan restoran dengan pemerintah kota.

Dengan begitu, setiap transaksi akan terekam dan pajak atas transaksi secara otomatis masuk ke pembukuan kas daerah. Sistem itu juga mencegah terjadinya kebocoran dan manipulasi pendapatan daerah karena pajak dari setiap transaksi dibayar konsumen.

"Kerja sama bisa dilakukan dengan BPD Kaltim dan dikelola Perusda. Di Surabaya teknologi itu sudah dimanfaatkan, hasilnya cukup maksimal," tukasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nadya Kurnia
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper