Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

DEMO 11/2: Wapres JK Imbau Masyarakat Tak Demo

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau masyarakat agar tidak mengikuti aksi damai yang gencar dikabarkan akan dilaksanakan pada 11 Februari 2017
Wapres Jusuf Kalla melambaikan tangan saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2). RDPU itu untuk memperoleh masukan dari PMI terkait RUU Kepalangmerahan yang sedang dibahas di DPR./Antara-Wahyu Putro A
Wapres Jusuf Kalla melambaikan tangan saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2). RDPU itu untuk memperoleh masukan dari PMI terkait RUU Kepalangmerahan yang sedang dibahas di DPR./Antara-Wahyu Putro A

Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengimbau masyarakat agar tidak mengikuti aksi damai yang gencar dikabarkan akan dilaksanakan pada 11 Februari 2017.

Wapres mengatakan jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 15 Februari 2017, masyarakat diharapkan dapat menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana.

"Saya kira tidak perlu jelang pilkada. Kita menahan diri lah. Masyarakat tahan diri untuk tidak memperburuk suasana," katanya, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat sebagai Ketua PMI tentang Kepalangmerahan, di DPR, Rabu (8/2/2017).

Kalla mengajak semua masyarakat untuk menciptakan pilkada yang kondusif ,serta menyerahkan sejumlah proses hukum yang terjadi dalam rangkaian pilkada kepada aparat hukum.

"Toh, semuanya dalam proses hukum. Nanti kacau lagi proses hukum," ujarnya.

Seperti diketahui, Calon Gubernur DKI Jakarta dari nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama tersandung kasus penistaan agama yang saat ini tengah memasuki sidang ke-9 Pengadilan Negeri.

Adapun, calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dari nomor urut 1 Sylviana Murni juga diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid AL Fauz di Kantor Walikota Jakarta Pusat oleh Kantor Ombudsman.

Sementara itu, pilkada serentak akan segera memasuki masa tenang pada 12-14 Februari. Artinya, masyarakat dilarang untuk mengerahkan massa atau menggunakan atribut politik selama periode itu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Irene Agustine
Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper