Bisnis.com, KABUL -- Pemerintah Afghanistan menyambut baik keputusan dari PBB pada hari Sabtu (4/2/2017) untuk menghapus nama mantan panglima perang Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar dari daftar sanksi.
Mohammad Akram Khpalwak, penasihat presiden di bidang politik menyambut baik pengumuman terbaru dari PBB yang memutuskan menghilangkan nama Gulbuddin Hekmatyar, pemimpin Hizb-e-Islami Afghanistan. Dia optimis langkah itu akan lebih meningkatkan perdamaian dan rekonsiliasi di Afghanistan
Pada Jumat, komite PBB telah menghapus nama Hekmatyar dari daftar sanksi.
Sebagai informasi pada September tahun lalu, Hekmatyar menandatangani perjanjian damai dengan Presiden Afghanistan Mohammad Ashraf Ghani, yang dimediasi oleh Dewan Perdamaian Tinggi Afganistan setelah dua tahun perundingan, melalui video conference yang disiarkan oleh TV yang dikelola negara.
Hizb-e-Islami, partai Islam radikal, adalah kelompok-kelompok pemberontak terkuat ketiga dalam hal kekuatan militer setelah kelompok Taliban dan kelompok Negara Islam, telah melawan Pemerintah Afghanistan dan pasukan koalisi pimpinan AS di Afghanistan.
Pada 2003, Hekmatyar dinyatakan oleh Amerika Serikat sebagai "teroris global" dan namanya telah masuk daftar hitam PBB. Namun, setelah kesepakatan perdamaian, Pemerintah Afghanistan menuntut Dewan Keamanan PBB menghapus nama Hekmatyar dari daftar sanksi.
Hekmatyar, yang dikabarkan tinggal di wilayah Afghanistan timur, diperkirakan akan mengunjungi Kabul segera, dan pemerintah harus memberikan keamanan bagi Hekmatyar dan para pengikutnya dan melepaskan anggota kelompok yang dipenjara di bawah perjanjian damai.
Hizbut Tahrir-e-Islami juga berperang melawan pasukan Uni Soviet pada 1980-an.
