Kabar24.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengkhawatirkan rencana Pusat melanjutkan proyek Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) terganjal mahalnya harga lahan.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan proyek hasil kerjasama pemerintah dengan JICA Jepang ini akan dimulai kontraknya pada Juni 2017 nanti dan konstruksinya direncanakan akan dimulai pada 2018. Namun hambatan menurutnya menghadang di ruas yang menghubungkan KM149 Tol Cileunyi dengan Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. “Proyek ini akan terkendala pembebasan lahan,” katanya di Bandung,Kamis (2/2).
Menurutnya ganjalan lahan sebetulnya tidak begitu panjang karena dari KM 149-Soekarno Hatta hanya 3 kilometer.Namun nggaran yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan ini mencapai Rp 900-an Miliar, karena dalam appraisal terbaru harga tanah di kawasan tersebutmencapai Rp 3 juta/meter. “Nah, Rp 900 Miliar itu masih belum disepakati dari mana uangnya, kalau Provinsi kita nyatakan berat karena uang itu cukup besar,” ungkapnya.
Heryawan mengaku persoalan ini akan segera dibahas dengan Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pembicaraan akan berkisar terkait solusi pendanaan, apakah nilai yang besar tersebut akan ditalangi Pusat atau dengan skema lain. “Yang Rp 900 Miliar itu keliatannya ya harus sharing lagi. Ya kalau enak sharing itu, 50% Pemerintah Pusat, 30% provinsi, 20% pemerintah Kota Bandung,” ujarnya.
Pemprov Jawa Barat sendiri menurutnya telah menggelontorkan anggaran hingga Rp 350-an miliar untuk pembebasan lahan proyek tol ini. Rp 50 Miliar merupakan bantuan keuangan Pemprov Jawa Barat kepada Pemkot Bandung dan Rp 300-an Miliar adalah belanja Pemprov Jawa Barat untuk pembebasan lahan tersebut. “Jadi kita sudah menanam uang Rp350 miliar di proyek itu,” katanya.
Karena itu dirinya agak pesimis ketika bicara target penyelesaian tol tersebut mengingat masalah uang ganti rugi belum ada kejelasan. Menurutnya ruas dari KM 149 penting karena konstruksinya akan tersambung dengan tol Cileunyi dan Tol Cigatas. “Tinggal pembicaraan menjurus untuk membagi beban. Yang sekarang sudah jadi belum bisa dipakai,” tuturnya.
Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Jabar M Guntoro mengaku BIUTR yang memiliki panjang 17 kilometer dari Tol Pasteur ke KM 149 tersebut akan terganjal di sisa kebutuhan pembebasan lahan seluas 30 hektar di kawasan Gedebage. “Itu tol [BIUTR] mandeknya disitu. Per meter Rp3 juta harga tanahnya,” ujarnya.
Menurutnya dengan dana sebesar tersebut pihaknya jelas menyerah jika itu nantinya dibebankan pada provinsi. Guntoro mengaku jika harga pembebasan lahan mencapai Rp100 miliar pihaknya siap menganggarkan. “Kalau Rp900 miliar kita angkat tangan dari mana duitnya kalau segitu,” paparnya.
Menurutnya rencana lelang investasi dan pembangunan yang akan dilakukan pada 2018 juga agak berat mengingat pembebasan lahan diharapkan sudah mencapai 60%. Guntoro mengaku harga lahan di ruas utama Kota Bandung bisa lebih mahal lagi dibanding kawasan Gedebage. “Ini pasti triliunan, kami rencananya mau mendata dulu bangunan dan lahan kementerian lembaga,” katanya.
Wagub Jabar Deddy Mizwar menambahkan dalam rapat yang dihadiri dirinya bersama Dirjen Bina Marga PUPR awal pekan ini merencanakan pembangunan akan dimulai dari Gerbang Tol Pasteur-Pasupati dengan sistem double decker. “Tahap pertama dimulai 2018 akan dibiayai multiyears karena ada lahan kementerian/lembaga harus dibebaskan,” tuturnya.
Menurutnya rencana tersebut harus dibicarakan lebih matang mengingat Pasteur-Pasupati merupakan lintasan utama ke Kota Bandung dari arah Barat. Pengaturan lalu lintas harus disusun sejak sekarang karena pembangunan diprediksi akan menambah beban kemacetan. “Tapi yang jadi masalah memang lahan dari Ujungberung ke KM 149, itu mahal,” pungkasnya.
