HUT Ke-39, BPJS Ketenagakerjaan Kaji Masalah Ketimpangan

Memperingati 39 tahun HUT BPJS Ketenagakerjaan, International NGO forum on Indonesian Development mengadakan seminar bersama
Wike Dita Herlinda | 21 Desember 2016 21:35 WIB

Bisnis.com, JAKARTA—Memperingati 39 tahun hadirnya BPJS Ketenagakerjaan, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengadakan seminar Peran BPJS Ketenagakerjaan dalam Menurunkan Ketimpangan dan Memperkuat Kohesi Sosial di Indonesia.

Pada sambutannya, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, M. Hanif Dhakiri, berharap Indonesia bisa berdiri di atas prinsip dasar dalam mewujudkan negara kesejahteraan adalah pendalaman demokrasi, penguatan kohesi sosial masyarakat, dan penguatan jaminan sosial. 

“Tantangan jaminan sosial untuk kesejahteraan masih didominasi oleh ekonomi informal. Terobosannya kedepan adalah mentransformasikan ekonomi informal tersebut menjadi lebih formal sehingga hubungan kerja lebih jelas dan skema kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan semakin lebih mudah,” kata Hanif, Rabu (21/12/2016).

Belum terjangkaunya BPJS Ketenagakerjaan pada kelompok rentan juga menjadi hal yang diutarakan oleh menteri ketenagakerjaan. Harapannya, kelompok rentan, seperti tenaga kerja dengan upah yang minim, bisa mendapatkan perhatian lebih oleh BPJS Ketenagakerjaan agar bisa mendapatkan jaminan sosial.

Direktur Eksekutif BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menyatakan peranan jaminan sosial sangat penting sebagai perlindungan tenaga kerja. Tantangan BPJS Ketenagakerjaan ke depan dari penyelenggara, kondisi tenaga kerja saat ini, ketimpangan, lalu masalah demografi dimana saat ini Indonesia sedang mendapatkan bonus demografi.

“Ketimpangan menjadi problem kita bersama, solusinya dengan memperkuat kohesi sosial. Salah satunya adalah BPJS mengeluarkan inovasi untuk mengajak kepedulian nasional, memberikan bantuan, bantuan kepada pekerja sektor informal dan yang mempunyai keterbatasan. Bersamaan dengan bantuan sementara tersebut, kami berharap satu ketika ekonomi membaik, lalu akan menjadi pekerja mandiri yang tangguh” tambah Agus.

Institusi jaminan sosial salah satu dari institusi yang disebut sebagai kekuatan penyetara (equalizing force) di tengah berbagai trend dan kecenderungan yang memacu ketimpangan, antara lain teknologi otomatisasi dan lain sebagainya. 

Tujuan dan dampak jaminan sosial adalah nyata kepada semua golongan sosial. Institusi jaminan sosial yang efektif akan dan dapat memberi dua dampak sangat penting di masyarakat yaitu: penurunan ketimpangan dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah dan kepercayaan antar warga.

“Indonesia sendiri memiliki tantangan yaitu; kaum muda yang jobless dan yang bekerja tetapi memiliki pendapatan yang rendah.  Kelompok ini rentan dimangsa ideologi dan parpol ekstrim. Sehingga peran dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan akan semakin diuji dengan cara sejauh mana bisa merangkul dan melindungi mereka. Oleh karena itu, Tunjangan Pencari Kerja penting bagi mereka yang terkena PHK dan yang telah lama menganggur” tambah Direktur INFID Hal tersebut disampaikan oleh Sugeng Bahagijo.

Seminar satu hari ini dihadiri lebih dari 100 peserta yang berasal dari jajaran pemerintah, akademisi, media massa, mahasiswa, serta masyarakat sipil. Acara ini bertujuan menjadi forum bersama untuk mengapresiasi peran dan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan serta sekaligus untuk mengangkat urgensi isu Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
bpjs ketenagakerjaan

Editor : Mia Chitra Dinisari

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top