Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat pencairan bantuan untuk warga korban bencana Aceh.
Perintah itu disampaikan agar warga bisa segera membangun kembali rumahnya yang rusak diguncang gempa bumi tektonik berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR) pada Rabu (7/12/2016) pekan lalu.
“Saya perintahkan untuk segera bisa diberikan bantuan keuangannya agar segera bisa dibangun kembali rumah itu sehingga kegiatan di masyarakat juga bisa jalan kembali,” kata Presiden Jokowi melalui siaran pers, Kamis (15/12/2016) siang.
Tentunya, lanjut Presiden, nantinya akan ada proses verifikasi untuk menentukan besarnya bantuan yang akan diberikan sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan.
“Terutama yang untuk rusak berat sudah diverifikasi, nanti diikuti dengan yang rusak sedang dan ringan dengan verifikasi ini kan juga perlu waktu,” ujarnya.
Selain bantuan keuangan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga memastikan bantuan dalam waktu dekat berupa logistik dan bahan pangan harus segera tersalurkan.
“Semuanya harus segera tersalurkan. Saya ingin hanya ngecek itu saja ke sini, dan juga yang dikerjakan oleh PU (Kementerian PUPR) sudah dimulai belum, sudah dibersihkan belum, itu akan saya cek terus,” kata Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyinggung rencana pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan dalam bentuk tabungan yang bisa dimanfaatkan warga untuk menggerakkan ekonomi masyarakat pasca proses rekonstruksi akibat gempa.
“Tabungannya itu masih di block kalau sudah berkegiatan baru bisa diambil dicairkan di bank,” jelasnya.
Saat melakukan peninjauan tersebut, Ibu Negara Iriana Joko Widodo berkesempatan pula menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal akibat gempa.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam kunjungan itu antara lain Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Khohifah Indar Parawansa, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kepala BNPB Willem Rampangilei dan Plt. Gubernur Aceh Soedarmo.
