Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gawat, Tren Perdagangan Manusia Meningkat

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan tren perdagangan manusia dengan korban dari Indonesia terus meningkat.
Sejumlah perempuan yang nyaris menjadi korban human trafficking atau perdagangan manusia menutupi mukanya dengan cadar. /Bisnis.com
Sejumlah perempuan yang nyaris menjadi korban human trafficking atau perdagangan manusia menutupi mukanya dengan cadar. /Bisnis.com

Kabar24.com, MATARAM - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkapkan tren perdagangan manusia dengan korban dari Indonesia terus meningkat.

Staf Ahli Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Manusia Indonesia di Luar Negeri Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Niniek Kun Naryatie mengatakan tren perdagangan orang semakin meningkat dikarenakan naiknya angka migrasi ke luar negeri terutama menjadi tenaga kerja.

Untuk itu, perlindungan WNI di luar negeri merupakan salah satu prioritas dari pemerintahan Jokowi-JK yang dituangkan dalam Nawa Cita.

"Pada 2016, dilaporkan TPPO merupakan kejahatan kedua terbesar di dunia setelah Narkotika," ujar Niniek dalam 'pelatihan dan bedah kasus penanganan WNI korban tindak pidana perdagangan orang di luar negeri di Senggigi, Lombok Barat, Rabu (7/12/2016).

Niniek mengatakan negara berperan untuk bagaimana memastikan proses migrasi berlangsung aman agar tidak ada oknum yang mencari keuntungan dalam proses migrasi orang, khususnya untuk pekerja migran yang dikenal dalam perbudakan modern.

Dari 16.000 kasus WNI di luar negeri selama 2016, 600 di antaranya merupakan kasus perdagangan orang. Angka ini bisa membengkak, mengingat belum semuanya tercatat dalam laporan Kemenlu dan banyak warga yang enggan melapor karena malu atau takut diancam.

Mantan Dubes Indonesia untuk Ukraina ini memaparkan korban didominasi perempuan. Pun demikian dengan NTB yang banyak mengirim buruh migran perempuan ke negara lain.

Memutus mata rantai kasus TPPO, dia tegaskan harus menjadi kewajiban seluruh elemen. Menurutnya, tidak bisa hanya satu pihak yang mengentaskan persoalan ini, melainkan sinergi antarkementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah asal.

"Kami ada di garda terdepan dalam perlindungan," tegas Niniek.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper