Bisnis,com, MAKASSAR - Aduan perihal kolusi maupun persekongkolan tender terkait proyek-proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan menjadi permasalahan yang paling banyak diadukan dalam pengawasan persaingan usaha di daerah tersebut.
Kepala Kantor KPPU Perwakilan Makassar Ramli Simanjuntak mengemukakan, notifikasi laporan yang diterima tersebut mencakup persekongkolan antarpelaku usaha yang yang mengikuti tender maupun persekongkolan antara pengusaha dengan panitia tender proyek yang dibiayai pemerintah maupun swasta.
"Aduan soal dugaan persekongkolan tender proyek pemerintahan mendominasi, baik itu pembangunan infrastruktur fisik maupun pengadaan barang dan jasa. Selebihnya merupakan praktek monopoli dalam suatu kegiatan usaha serta lainnya," paparnya saat dihubungi, Minggu (20/11/2016).
Adapun jumlah aduan yang diterima dan kemudian ditindaklanjuti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Perwakilan Makassar sepanjang sepuluh bulan tahun ini sebanyak 15 aduan yang mana tiga diantaranya telah memasuki tahapan persidangan perkara.
Menurut Ramli, pihaknya senantiasa melakukan verfikasi aduan yang masuk untuk kemudian diklasifikasikan sebagai dugaan persekongkolan, monopoli ataupun tindakan persaingan usaha tidak sehat.
Selain itu, KPPU juga tidak akan menindaklanjuti laporan atau aduan jika masuk dalam kategori UMKM.
"Sejauh ini, kami juga sedang melakukan penyelidikan atas dua aduan yang diterima. Sedangkan yang sementara berjalan untuk sidang perkaranya adalah tender dermaga Pelabuhan Selayar, kemudian tender pupuk serta praktek monopoli kargo di Bandara Sultan Hasanuddin," paparnya.
KPPU Makassar tidak hanya bertugas mengawasi persaingan usaha di Sulawesi selatan tetapi juga mencakup seluruh provinsi di Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.
Ramli juga berharap agar masyrakat terkhusus pelaku usaha ikut mendorong penciptaan persaingan usaha yang sehat di Sulsel maupun Sulampua secara keseluruhan melalui secara proaktif melaporkan jika ada persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk jika ada indikasi atau dugaan kartel perdagangan.
Khusus di Sulsel, KPPU telah menjalin sinergi dengan Pemprov Sulsel melalui nota kesepahaman bersama terkait pengawasan persaingan usaha serta larangan monopoli dalam kegiatan usaha berbagai sektor di daerah tersebut.
Sinergi tersebut juga menjadi penguat koordinasi dalam memantau dan memastikan dunia usaha berjalan dengan sehat hingga menjaga kestabilan harga komoditas pangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
