Bisnis.com, BENGKULU – Meskipun menargetkan diri sebagai destinasi pariwisata favorit nasional pada 2020, Provinsi Bengkulu masih dihadapkan pada problema utama pengentasan kemiskinan saat ini.
Hal itu diakui oleh Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, yang mengatakan potensi pariwisata di provinsi yang dipimpinnya selama ini tidak berkembang karena kurangnya visi, ketidakmampuan melihat peluang, serta tingkat kemiskinan yang tinggi.
“Untuk mewujudkan target Wonderful Bengkulu pada 2020, program prioritas kami saat ini adalah pengentasan kemiskinan,” ujarnya saat ditemui di Balai Raya Semarak Bengkulu, Rabu malam (16/11/2016).
Dia memerinci tingkat kemiskinan di Bengkulu saat ini adalah 18%, alias melampaui rata-rata nasional sebesar 10,5%. Bahkan, dia mengungkapkan beberapa daerah di provinsi tersebut tingkat kemiskinannya menembus 24%.
Bagaimanapun, Ridwan mengaku kemiskinan di Bengkulu bukan dipicu oleh tingginya pengangguran. Sebab, angka pengangguran di provinsi tersebut tidak sampai 3,5% atau lebih rendah dari rerata nasional sebesar 6%.
“Kemiskinan di Bengkulu terjadi lebih dikarenakan infrastuktur yang tidak memadai. Sejumlah 48% wilayah di Bengkulu belum memiliki jalan aspal, jembatan, dan listrik. Masih banyak jalanan berlumpur di gunung-gunung, listrik sering mati, dan jembatan masih banyak yang pakai pohon kelapa,” ungkapnya.
Akibat minimnya infrastruktur tersebut, akses dan konektivitas di Bengkulu menjadi terganggu, sehingga produktivitas warganya rendah. Dia mencontohkan, banyak warga yang menjual hasil kebun kopinya hanya Rp4.500/kg, padahal harga pasarnya Rp15.000/kg.
“Karena mereka mau ke pasar aksesnya tidak ada, jadinya dijual seadanya. Oleh karena itu, infrastruktur yang akan kami kejar sebagai prioritas agar terjadi kesetaraan pembangunan. Agar kami setara dengan provinsi-provinsi lain.”
Selain membenahi infrastukrtur, Pemprov Bengkulu tengah mengadakan pembenahan besar-besaran pada birokrasinya. Untuk menjaga integritas, pemprov bahkan meminta bantuan langsung pada KPK untuk membangun tata kelola pemerintah berbasis teknologi informasi.
“Jadi, mulai tahun depan kami targetkan tidak ada lagi dokumen-dokumen tidak jelas bertebaran, dan tidak ada lagi kasak-kusuk kolusi. Kami juga mengundang Walikota Surabaya Tri Risma Harini untuk konsultasi,” ujarnya.
Semua itu, kata Ridwan, dilakukan untuk membangun kepercayaan investor. Sebab, dalam jangka pendek Bengkulu berencana menjaring sebanyak mungkin investor dari luar daerah. “Sebab potensi investasi kami jelas bukan dari pengusaha lokal.”
