Pramono : Konsolidasi Bukan Karena Ada Indikasi Pelengseran Jokowi

Kabar24.com, JAKARTA—Istana Kepresidenan menampik langkah konsolidasi Presiden Joko Widodo yang dilakukan sepekan penuh setelah aksi demonstrasi 4 November 2016 karena adanya indikasi dan upaya pelengeseran.
 
Tercatat, pada pekan lalu Presiden mengunjungi mengundang sejumlah ulama serta satuan-satuan pada Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 
“Enggak. Yang jelas presiden berkomunikasi, bersilaturahmi , berdialog dengan siapapun agar masyarakat ini segera tenang karena momentum perbaikan,” kata Pramono di kantornya, Senin (14/11/2016).
 
Menurut Seskab, konsolidasi politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan mengunjungi kantor PBNU, Muhammadiyah, mengundang ulama, dan berkunjung ke satuan-satuan elit TNI, adalah karena Presiden ingin menyampaikan kepada publik bahwa dirinya tidak melindungi atau mengintervensi dalam persoalan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
 
Dengan tidak melakukan intervensi, menurut Seskab, maka Presiden memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Polri untuk menindaklanjuti itu. Polri sendiri direncanakan menuntaskan penyelidikan ini pada pekan ini. “Mudah-mudahan segera ada keputusan,” ujarnya.
 
Pramono menuturkan Pemerintah tidak mengharapkan ada demonstrasi lanjutan pada 25 November 2016 karena kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok telah diserahkan kepada kepolisian secara terbuka dan transparan.
 
“Negara ini memang negara hukum, negara ini adalah negara yang berdasarkan hukum bukan berdasarkan tekanan kekuatan politik siapapun yang melakukan itu,” tutur Seskab.
 
Pramono juga tidak menampik bahwa Presiden bisa saja bertemu dengan orang-orang yang terlibat langsung dalam aksi demonstrasi 4 November lalu. Hanya saja, politisi PDI Perjuangan ini menyatakan Presiden akan menjalin komunikasi dengan tokoh-tokoh yang diharapkan bisa menentramkan persoalan ini.