Kabar24.com, JAKARTA – Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical meminta partai berlambang pohon beringin mengevaluasi cara mendukung petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
“Mengenai aksi 411 lalu, ini perlu dapat perhatian dari Golkar sebesar-besarnya. Golkar perlu bersikap agar tidak kehilangan pendukung,” kata Ical dalam acara Dialog Internal Partai Golkar di Kantor Dewan Perwakilan Pusat (DPP) Golkar, Jakarta, Kamis (10/11).
Menurut Ical, Golkar perlu menunjukan sikap yang mendukung proses penegakan hukum seobjektif mungkin. Dia ingin Golkar dilihat sebagai partai yang mendengarkan aspirasi masyarakat.
Kendati, dia menegaskan bahwa tidak mengajurkan untuk menarik dukungan terhadap Ahok. Keputusan pemberian dukungan terhadap Ahok sudah final dan mengikat, karena telah melalui pembicaraan dari tingkat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) DKI Jakarta hingga DPP.
Namun, dia juga menegaskan harus ada pernyataan sikap dari Golkar bahwa penistaan terhadap agama apapun adalah masalah serius.
Dia meminta Golkar bersama pemerintah harus dapat mengawal proses hukum terhadap Ahok dilakukan sebaik-baiknya.
Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang turut hadir dalam acara dialog internal partai menegaskan bahwa tidak akan menarik dukungan terhadap Ahok.
Pernyataan itu dikeluarkan setelah dia mendengarkan pemaparan dari Dewan Kehormatan, Dewan Pakar, Dewan Pembina, dan sejumlah pengurus Golkar yang hadir.
Dukungan tersebut diberikan dengan memberikan dukungan juga kepada kepolisian mengusut tuntas perkara dugaan penistaan agama di dalam pidato Ahok di Kepulauan Seribu pada akhir September 2016.
Novanto berharap pengusutan dugaan penistaan agama dilakukan sesuai ketentuan hukum tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
“Golkar tetap konsisten berikan dukungan kepada Pak Basuki Tjahaja Purnamda dan Djarot dalam Pilkada DKI Jakarta,” ujarnya.
Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono juga mendukung langkah partainya tidak gentar mendukung pasangan Ahok-Djarot dalam Pilkada DKI 2017. Peristiwa 411 jangan membuat Golkar bimbang memberikan dukungan.
“Justru peristiwa ini jangan mundur. Sekali layar terkembang surut kita berpantang,” ujarnya.
Mengenai proses hukum, dia juga mengakan tidak boleh ada intervensi dalam bentuk apapun. Menurutnya menarik diri akan menunjukan sikap inkonsistensi. Dalam situasi seperti ini ketegasan yang paling dibutuhkan.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana juga berpendapat serupa. Hanura sebagai partai pendukung Ahok-Djarot tidak akan menarik dukungan di tengah tahapan pilkada yang sudah berjalan.
Sesuai aturan dalam Undang Undang Pilkada, Ahok yang telah ditetapkan sebagai calon gubernur tidak diperbolehkan mundur. Kecuali telah ada putusan terpidana yang berkekuatan hukum tetap atas dirinya.
Partai politik yang telah mendukung pasangan calon tertentu pun tidak boleh menarik dukungan setelah penetapan pasangan calon oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Hal itu disampaikan sebelumnya oleh Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno.
Seperti diketahui, KPUD DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon yang akan berlaga dalam kontestasi politik 15 Februari 2017.
Berdasarkan nomor urut pasangan calon, yakni Agus Yudhoyono dan Sylviana Murni, Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, serta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Ketiga pasangan calon tersebut maju dengan dukungan partai-partai politik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
