Kabar24.com, JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkirakan total kerusakan dan kerugian pascabencana banjir bandang Garut mencapai Rp288 miliar.
Nilai tersebut berasal dari kajian penilaian di lima sektor yaitu permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi dan lintas sektor.
"Sektor permukiman dengan sub-sektor perumahan dan prasarana lingkungan memiliki nilai kerusakan dan kerugian sekitar Rp 83 miliar," kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB di Jakarta, Selasa (18/10/2016).
Sutopo mengatakan persoalan yang sangat mendasar adalah pendanaan terhadap proses rehab-rekon tersebut.
Dia mengatakan pemerintah daerah memperkirakan skema pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) namun tentu jumlah yang dianggarkan mencukupi total nilai kerusakan dan kerugian.
"Dunia usaha atau pun Badan Usaha Milik Negara maupun masyarakat dapat berperan untuk mendukung proses rehab-rekon tersebut," kata dia.
Dia mengatakan dukungan swasta telah mempercepat pemulihan pascabencana Banjarnegara dan Purworejo. "Dunia usaha dan masyarakat terbukti mampu untuk mempercepat proses rehab-rekon pascabencana," katanya.
Selain itu dia mengharapkan masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana untuk bersedia direlokasi. Saat ini masyarakat masih sulit diyakinkan untuk pindah.
Pemerintah Pusat telah berkomitmen pada penyediaan dua tower rumah susun berkapasitas masing-masing 70 KK dan 50 unit dengan skema rumah khusus.
Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Harmensyah menekankan pada pembangunan menjadi lebih baik dan lebih aman. Konteks tersebut tidak hanya dilihat pada aspek fisik atau struktur bangunan tetapi juga aspek sosial, seperti tidak menimbulkan kecemburuan, dan prosesnya disinkronkan dengan kearifan lokal.
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati, data pengungsi yang terdampak banjir bandang berjumlah 787 KK (2.525 jiwa) dan data rumah rusak berjumlah 2.529 unit dengan rincian 830 rusak berat, 473 rusak sedang, dan 1.226 rusak ringan.
Rehab-rekon pascabencana banjir bandang Garut ini akan berlangsung selama tiga tahun, dari 2016 hingga 2018.
Setelah tiga tahun, nantinya pembiayaan dianggarkan pada APBD Pemerintah Kabupaten Garut. Namun demikian tidak tertutup kesempatan terhadap berbagai pihak untuk bersinergi mempercepat proses rehab-rekon Garut.
