Kabar24.com, DENPASAR - Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta aparatnya mengawasi dengan cermat realisasi hibah dan bansos di masyarakat.
Pastika memerintahkan 1.000 petugas yang dikerahkan agar teliti , cerdas dan berani dalam memonitor, mengevaluasi dan jika memungkinkan memperbaiki temuan di lapangan. Saat ini terdapat 5.000 proposal dana bansos dan hibah yang ditangani Pemprov , dan lebih dari 1.000 proposal sudah cair dengan jumlah hampir ratusan miliar.
"Hibah dan bansos ini melibatkan masyarakat yang kesemuanya belum tentu mengerti norma, standar, prosedur, dan kriterianya [NSPK], walaupun didalam nota hibah tersebut sudah dicantumkan tapi belum tentu mereka benar – benar mengerti bagaimana mengelola uang itu dan mempertanggungjawabkannya," jelasnya, Rabu (13/10/2016).
Dana hibah dan bansos dinilai memiliki titik lemah terjadinya salah kelola, karena masyarakat penerimanya belum tentu benar paham tata cara pengelolannya. Menurutnya, terkadang dikarenakan faktor kesengajaan guna mencari keuntungan tersendiri.
Lebih lanjut disampaikan Pastika, selain tim Monev dari Pemprov, tim dari Badan Pemeriksa Keungan (BPK) BPK juga akan melakukan pemeriksaan terhadap dana hibah dan bansos. Dia menekankan tim dari BPK itu sedikit tidak mungkin bisa menyeluruh, oleh karena itu pengawas dari Pemprov yang harus lakukan secara menyeluruh.
Pastika juga mengingatkan kepada seluruh tim tersebut untuk tetap menjaga keselamatan mengingat pemeriksaan tersebut berkaitan dengan masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda – beda sehingga perlu kewaspadaan.
"Mungkin saja di desa atau dimana, karena hibah atau bansosnya tidak benar mereka mencoba – coba menakuti kalian, saya harap kalian harus waspada dan berani menghadapi ini, kalau kira – kira ada ancaman, kalian harus cari Banbinkamtibmas, karena mereka ada di setiap desa di Bali," imbuhnya.
Inspektur Provinsi Bali Ketut Teneng memaparkan masing – masing tim pengawas terdiri dari 2 orang yang memeriksa di 2 desa. Untuk tahap pertama monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan sudah bergerak mulai tanggal 16 Oktober- 23 Oktober dan kemudian laporannya dilaporkan melalui sekretariat masing – masing dan akan diverifikasi di inspektorat.
