Kabar24.com, JAKARTA-- Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi tertinggi dalam bidang peningkatan Indeks Demorasi Indonesia atau IDI 2015 dengan peningkatan poin indeks dari tahun sebelumnya sebesar 9,12. Meski demikian, secara umum, provinsi ini masih dikategorikan sebagai kawasan sedang dalam konteks demokrasi secara nasional.
Dalam publikasi IDI 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Rabu (3/8/2016), NTT mengalami peningkatan di tiga aspek yang diukur oleh badan tersebut. Kepala BPS Suryamin menjelaskan bahwa aspek-aspek tersebut meliputi kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
“Untuk aspek kebebasan sipil, NTT mengalami peningkatan dari indeks 2014 sebesar 85,92 menjadi 93,19 pada 2015. Aspek hak-hak politik, pada 2014 indeks NTT sebesar 65,13 dan setahun berikutnya menjadi 71,69,” ujarnya.
Sementara itu, pada aspek terakhir yakni lembaga dmeokrasi, indeks NTT meningkat dari posisi 53,12 menjadi 70,73. secara keseluruhan IDI NTT pada 2015 menyentuh poin 78,47,jauh melampaui indeks tahun sebelumnya yakni 68,81.
Prof. Maswardi Rauf, Tim Ahli IDI dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa IDI merupakan indikator uyang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkemabngan tiga aspek tersebut.
Indeks ini, lanjutnya, bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks itu akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi.
“IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari kinerja pemerintah atau birokrasi saja tapi juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif seperti DPRD, partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Karena itu perkembangan IDI merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan,” ungkapnya.
Secara keseluruhan IDI Indonesia di level nasional pada 2015 mencapai 72,82 dalam skala indeks 0-100. Angka ini menurut Suryamin relatif tetap dibandingkan dengan IDI tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 73,04.
“Meski sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia masih dalam karegori sedang,” tuturnya.
Perubahan IDI selama 2014-2015 itu dipengaruhi tiga aspek yakni kebebasan sipil yang turun 2,32 poin dari 82,62 (2014) menjadi 80,30 (2015), kemudian hak-hak politik naik 9,91 poin dari 63,72 (2014) menjadi 70,63 (2015) dan lembaga-lembaga demokrasi anjlok 8,94 poin dari 75,81 menjadi 66,87.
Untuk tingkat provinsi, terdapat empat provinsi yang memiliki IDI baik yakni DKI Jakarta (85,32), DI Yogyakarta (83,19), Kalimantan Timur (81,24) dan Kalimantan Utara 80,16). Sebanyak 28 provinsi diklasifikasikan memiliki IDI sedang, termasuk NTT, sementara dua provinsi yakni Papua Barat dan Papua masuk dalam kategori buruk padahal pada 2014 tidak ada daerah yang masuk dalam kategori buruk.
“Untuk Papua dan Papua Barat, indeksnya turun dikarenakan terjadi penurunan pada aspek lembaga-lembaga demokrasi yang turun cukup pesat,” terang Suryamin.
Deputi Koordinator Politik Dalam Negeri Kementeria Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Yoedhi Swastono mengatakan pihaknya akan memberikan penghargaan bagi provinsi yang mengalami lonjakan IDI secara signifikan agar bisa menjadi contoh bagi provinsi lainnya.
“Kalau provinsi yang mengalami penurunan IDI yang juga signifikan, kami akan memperingatkan supaya di tahun-tahun berikutnya, kondisi demokrasi di daerah itu bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
