Kabar24.com, MEDAN - Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatra Utara mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumut sepanjang tahun lalu mencapai 69,01 atau naik 0,99 poin dari 2014 68,02. Adapun, nilai tersebut menempatkan Sumut dalam kategori tingkat demokrasi sedang.
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Sumut Ramlan mengatakan, pergerakan IDI di Sumut sejak 2009 fluktuatif. Nilai IDI terendah yakni pada 2012 58,51 dan masuk kategori buruk. Nilai tertinggi dialami pada tahun lalu.
"Nilai IDI Sumut masih jauh di bawah nasional yang mencapai 72,82. IDI Sumut kami dapatkan dengan rincian tiga aspek. Kebebasan sipil 82,02, hak politik 62,17, dan lembaga demokrasi 63,52. Sudah tidak ada yang masuk kategori buruk," papar Ramlan, Rabu (3/8/2016).
Dia merinci satu-satunya aspek yang masuk kategori baik adalah kebebasan sipi;. Sejak 2014, aspek ini meningkat 2,16 poin. Peningkatan tersebut terjadi karena ancaman kekerasan di masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat menurun. Tak hanya itu, jumlah aturan tertulis yang diskriminatif terkait dengan gender, etnis dan kelompok rentan lainnya menurun.
"Untuk hak politik, pada 2009-2013 masuk kategori buruk. Baru pada 2014 dan tahun lalu masuk kategori sedang. Walaupun begitu, ini masih tergolong nilai rendah, masih harus ditingktkan. Masih banyak aksi kekerasan selama tahun lalu," tambahnya.
Untuk aspek lembaga demokrasi, kendati tergolong sedang, tapi masih rendah. Ramlan menjelaskan, hal itu disebabkan oleh peran DPRD. Selama ini, kendati keterlibatan perempuan dalam partai politik semakin besar, tapi alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan masih rendah.
Selain itu peraturan daerah yang berasal dari inisiatif DPRD juga sedikit.
"Pada tahun lalu masih adaindikator demokrasi buruk di Sumut seperti upaya penyediaan informasi APBD oleh pemda, dan jumlah keputusan hakim yang kontroversial. Ini harus mendapat perhatian lebih," pungkas Ramlan.
