Kabar24.com, JAKARTA -- Badan Pusat Statisktik (BPS) merilis indeks demokrasi Indonesia sepanjang 2015.
Indeks tersebut dihitung berdasarkan tiga aspek, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi, Indonesia mendapat nilai 73,04 dalam skala 0 hingga 100.
Dibandingkan dengan 2014, indeks demokrasi 2015 turun 0,22 atau dari 72,82.
Namun satu peneliti yang tergabung dalam tim ahli penyusunan indeks, Abdul Malik Gismar mengatakan fluktuasi demokrasi di Indonesia masih dalam batas wajar, bahkan denderung stagnan.
“Fluktuasi di Indonesia menunjukan demokrasi kita belum kokoh, tapi menuju konsolidasi dengan tren ke arah yang baik,” kata Abdul di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (3/8/2016).
BPS mencatat ada empat provinsi pada indeks demokrasi tergolong kategori baik, yakni DKI Jakarta, Yogyakarta, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Provinsi lainnya berada dalam kategori sedang, kecuali Papua Barat dan Papua yang masih dalam kategori buruk.
Deputi Kepala Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah mengatakan masih ada beberapa celah yang akan berpengaruh signifikan terhadap tantangan demokrasi.
Dia menyoroti tiga hal, yakni demonstrasi yang masih berujung dengan kekerasan, penyaluran aspirasi masyarakat terhadap pemerintah, dan peran legislasi.
“Rekomendasi DPR dan DPRD terhadap pengawasan pemerintah masih perlu ditingkatkan,” kata Sairi.
