Kabar2.com, JAKARTA- Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pemerintah daerah harus diperbaiki karena dua subjek penting tersebut memiliki performa yang cukup rendah dalam Indeks Demokrasi Indonesia 2015 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menjelaskan bahwa peran DPRD dan birokrasi pemerintah daerah merupakan bagian dari 11 variabel Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang dikaji oleh badan tersebut sepanjang 2015.
Untuk variabel peran DPRD, ada dua indikator yang menunjukkan bahwa kinerja DPRD secara keseluruhan sangat lemah. Pada indikator pertama yakni peraturan daerah (perda) yang berasal dari inisiatif DPRD merosot dari 23,27 pada 2014 menjadi hanya 16,31 pada 2015.
“Indikator lainnya berupa rekomendasi dari DPRD kepada eksekutif juga turun dari 16,02 menjadi 14,29. Dua indikator ini harus menjadi perhatian seluruh pihak,” ujarnya, Rabu (3/8/2016).
Dari variabel peran DPRD, hanya indikator besaran alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan yang mengalami perbaikan yakni 49,91 pada 2014 menjadi 57,23 setahun berikutnya.
Sementara itu pada variabel peran birokrasi pemerintah daerah, BPS menempatkan dua variabel baru dan mencabut dua variabel lama yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini.
Adapun dua variabel yang ditambahkan pada IDI 2015 berupa kebijakan pejabat pemerintah daerha yang dinyatakan menyalahi ketentuan berdasarkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memiliki indeks 62,93, serta upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah yang tergolong rendah yakni 44,85.
Sementara itu indikator pada variabel tersebut yang dihapus meliputi laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan politik praktis serta laporan dan berita keterlibatan aparatur negara ndalam kegiatan politik melalui partai pada pemilu legislatif.
Maswadi Rauf, Tim Ahli BPS dalam indeks ini menyatkaan bahwa semakin tinggi kinerja DPRD menunjukkan bahwa ruang demokrasi semakin terbuka di daerah. Sebaliknya, jika DPR memiliki kinerja yang lemah maka semakin tinggi nuansa ketidakdemokratisan di daerah tersebut.
“Semkain aktif DPRD mengusulkan perda, berarti para wakil rakyat cukup cerdas dan memahami situasi daerah dan mampu merumuskan solusi untuk memajukan daerah. Kalau indeksnya 16,31 artinya banyak DPRD yang tidak gunakan hak menyusun legislasi,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan meski indeks pada indikator besaran alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan mengalami perbaikan yakni 49,91 pada 2014 menjadi 57,23 setahun berikutnya, hal itu belu mencerminkan politik anggaran yang memadai karena masih di bawah 60.
Secara keseluruhan IDI Indonesia di level nasional pada 2015 mencapai 72,82 dalam skala indeks 0-100. Angka ini menurut Suryamin relatif tetap dibandingkan dengan IDI tahun sebelumnya yang capaiannya sebesar 73,04.
“Meski sedikit mengalami perubahan, tingkat demikrasi Indonesia masih dalam karegori sedang,” tuturnya.
Perubahan IDI selama 2014-2-15 itu dipengaruhi tiga aspek yakni kebebasan sipil yang turun 2,32 poin dari 82,62 (2014) menjadi 80,30 (2015), kemudian hak-hak politik naik 9,91 poin dari 63,72 (2014) menjadi 70,63 (2015) dan lembaga-lembaga demokrasi anjlok 8,94 poin dari 75,81 menjadi 66,87.
Untuk tingkat provinsi, terdapat empat provinsi yang memiliki IDI baik yakni DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Sebanyak 28 provinsi diklasifikasikan memiliki IDI sedang sementara dua provinsi yakni Papua Barat dan Papua masuk dalam kategori buruk padahal pada 2014 tidak ada daerah yang masuk dalam kategori buruk.
“Untuk Papua dan Papua Barat, indeksnya turun dikarenakan terjadi penurunan pada aspek lembaga-lembaga demokrasi yang turun cukup pesat,” terang Maswadi Rauf.
