Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyatakan terungkapnya kasus vaksin palsu merupakan momentum untuk memperbaiki tata kelola dan distribusi industri farmasi.
Dia mengatakan peristiwa tersebut perlu disikapi dengan hati-hati dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk menelusuri validitas data dari pemberian vaksin palsu selama ini.
“Tujuan kita adalah seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Saya kira goal-nya kesana,” katanya saat melakukan peninjauan di Puskesmas Kecamatan Ciracas, Senin (18/7/2016)
Presiden Jokowi menyatakan telah memerintahkan Kapolri, Kabareskrim (Kepala Badan Reserse dan Kriminal) Mabes Polri untuk menelusuri sampai tuntas jaringan pelaku agar kasus serupa tidak terjadi lagi.
Adapun, Presiden Jokowi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah pemberian vaksin palsu.
“Ini prosesnya proses agak panjang. Ini perlu didata, perlu ditelusuri, sehingga betul-betul nanti yang menjadi korban itu bisa kita tangani, bisa kita selesaikan,” ujarnya.
Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi meninjau pelaksanaan vaksinasi ulang untuk korban vaksin palsu yang diketahui dilakukan oleh praktik swasta Bidan Elly, di Ciracas. Vaksinasi ulang dilakukan di Puskesmas kecamatan Ciracas dan RSU Ciracas.
Dari total 167 anak yang diduga mendapatkan vaksin palsu, sedikitnya 36 anak dijadwalkan untuk menerima vaksinasi ulang di wilayah itu.
“Jadi ini bertahap hari ini. Besok diundang lagi, besoknya diundang lagi, berikutnya diundang lagi sampai semuanya terselesaikan sesuai data-data yang telah dilakukan,” ujarnya.
Menindaklajuti hasil penyelidikan Bareskrim Polri, vaksinasi ulang akan dilakukan guna memitigasi dampak pemberian vaksin palsu.
Tahap pertama vaksinasi ulang akan diselenggarakan pada 18 Juli 2016 di empat lokasi, yaitu Puskesmas Kelurahan Ciracas, Rumah Sakit Umum Kecamatan Ciracas, Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta Timur Dan Rumah Sakit Sayang Bunda, Bekasi.
