Bisnis.com, BEIJING— Jelang putusan pengadilan Den Haag atas kasus yang diajukan Filipina terkait sengketa di Laut China Selatan, sejumlah warga negara Fiipina yang berada di China menerima pesan singkat dari kedutaannya yang mengingatkan agar mereka menghindari diskusi politik di ranah publik.
Selain itu, para warga Filipina di China juga diimbau untuk tidak melakukan diskusi politik di sosail media. Mereka disarankan untuk selalu membawa paspor dan izin tinggal setiap saat dimanapun mereka berada. Selain itu, mereka diminta untuk segera menghubungi pihak kedutaan atau kepolisian China jika terjadi insiden yang tak diinginkan.
China menyebutkan kebanyakan pembangunan dan reklamasi yang dilakukan di Laut China Selatan merupakan untuk kepentingan komunitas internasional, termasuk navigasi maritim sipil.
Harian resmi China pada Senin (11/7/2016) mengatakan bahwa China akan segera memulai operasi mercusuar ke lima di Laut China Selatan di Mischief Reef.
Taiwan juga ikut mengawasi kasus ini secara seksama. Taiwan mengklaim kepemilikan atas Itu Aba yang terletak di kepulauan Spratly di laut China Selatan.
“Jika putusan tersebut menyinggung kedaulatan kami maka kami akan merespon scara kuat,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Taiwan Leo C. J. seperti dikutip dari Reuters, Senin (11/7/2016).
Kepala Satuan Penjaga Pantai Lee Chung-wei mengatakan pihaknya yang secara langsung mengawasi Itu Aba dengan dukungan militer tidak akan melonggarkan pertahanannya atas pulau tersebut.
