Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Ini Penyebab Golkar Incar Kementerian Desa

Baru-baru ini semenjak merapatnya Partai Golkar ke Pemerintah beredar kabar bahwa Partai berlambang pohon beringin itu mengincar kursi di kabinet kerja sebagai Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Ketua Umum Partai Golkar terpilih Setya Novanto (tengah) mendapat sambutan dari para pendukungnya, seusai pemungutan suara dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/5)./Antara-Nyoman Budhiana
Ketua Umum Partai Golkar terpilih Setya Novanto (tengah) mendapat sambutan dari para pendukungnya, seusai pemungutan suara dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar 2016 di Nusa Dua, Bali, Selasa (17/5)./Antara-Nyoman Budhiana

Kabar24.com, JAKARTA - Sejak Partai Golkar merapat ke pemerintah beredar kabar bahwa partai berlambang pohon beringin itu mengincar kursi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Desas-desus itu pun makin jelas dengan pernyataan Idrus Marham, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, yang berulang kali menuturkan ada gagasan khusus terkait pembangunan desa, yang menurutnya hal itu juga merupakan salah satu visi Golkar 2045.

“Gagasan membangun Indonesia dari desa adalah ide Golkar. Saya kira bagus, visi Golkar 2045 adalah negara kesejahteraan dan salah satu landasan konseptualnya adalah membangun dari desa,” ujar Idrus.

Menanggapi hal tersebut, pengamat komunikasi politik Beny Susetyo menuturkan, sejak awal ketika Golkar meberi dukungan kepada pemerintah tidak gratis.

“Nah jadi Golkar dalam mengincar itu. Golkar mencari posisi yang penting, salah satunya adalah Menteri Desa. Kenapa? Desa itu kan dianggap sebagai lumbung suara, nah lumbung suara itu yang diincar Golkar, karena juga ada dana desa Rp1 miliar, itu kan bisa dipakai, menggunakan dana  desa Golkar kan bisa mobilisasi suara,” papar Beny.

Menurutnya, posisi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebaiknya bersih dari kepentingan politik, hal ini agar progran-program desa bisa berjalan dan bukan menjadi program partai politik.

“Menteri Desa lebih baik jangan dikaitkan dengan partai politik. Menteri Desa , Menteri Koperasi yang menyangkut hajat orang desa itu harusnya dicari orang-orang dari unsur birokrasi yang mampu menggerakkan masyarakat, kalau diberikan ke Golkar, artinya akan jadi alat politisasi. Artiya program Nawa Cita gak akan berjalan sehingga menjadi program partai.”

Padahal, dalam krisis ekonomi seperti ini kekuatan desa sangat penting untuk menggerakkan ekonomi. Dana desa  Rp1 miliar  bisa berputar menggerakkan ekonomi desa, atau bagaimana desa mampu membangun swadaya pangan, bisa membangun infrastuktur, maka uang itu bisa bergulir di desa.

"Tapi kalau itu diserahkan ke parpol maka itu bisa jadi dana parpol,” tandasnya.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper