Kabar24.com, JAKARTA-- Menteri Hukum dan HAM Yasonna dinilai telah menciderai demokrasi karena telah membredel parpol yang tidak mendukung pemerintahan saat ini.
Ketua Umum Komite Masyarakat Prodem Pendukung (KMPP) Jokowi-JK, Noer Arifin mengatakan Menkumham seharusnya tidak bersikap seperti pembina parpol. Tujuannya agar demokrasi tetap terjaga dan tidak menimbulkan kekerasan antar pihak.
Menkumham dinilai telah melakukan cara cara kotor untuk membredel parpol yang tidak ikut mendukung Jokowi-JK dalam Pilpres 2014, ujarnya dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (29/4/2016).
Menurutnya, posisi pemerintah harus independen dalam menyikapi masalah kisruh di tubuh PPP dan Golkar, bukan malah mengadu domba, kata Noer Arifin.
Cara-cara kotor yang dilakukan Laoly itu sangat mencoreng pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi yang terkenal sangat demokratis dan menjunjung tinggi hak konstitusi warga untuk berdemokrasi melalui partai politik.
Yasona Laoly tidak bisa menciptakan Iklim politik nasional dengan kegembiraan seperti yang dikatakan oleh Jokowi saat Kampanye Pilpres 2014 di hadapan kami, ujarnya.
Lebih lanjut kata Noer Arifin, hal paling mencoreng mencoreng pemerintahan Jokowi adalah keputusan Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP yang dipimpin Romahurmuziy.
Pengesahan melalui surat Nomor M.HH-06.AH.11.012016 dinilai sangat melawan hukum mengingat Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan yang diajukan PPP hasil Muktamar Jakarta yang dipimpin Djan Faridz.
"Karenanya, Komite Masyarakat Prodem Pendukung Jokowi- JK mendesak Jokowi untuk mereshuflle Yasonna Laoly karena telah mencoreng pemerintahan Jokowi-JK yang demokratis dan anti kekerasan," kata Noer Arifin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
