Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PENCEGAHAN TIPIKOR: KPK Kawal PON Jabar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat.
Adi Ginanjar Maulana
Adi Ginanjar Maulana - Bisnis.com 18 April 2016  |  15:58 WIB
Pin PON 2016 Jawa Barat - Antara/Agus Bebeng
Pin PON 2016 Jawa Barat - Antara/Agus Bebeng

Kabar24.com, BANDUNG--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pengawasan bertujuan agar indikasi korupsi tidak terjadi pada helatan olah raga nasional tersebut.

"Kami akan melakukan pengawasan terhadap keuangan yang dikeluarkan," katanya, Senin (18/4).

Agus menjelaskan, apabila pelaksanaan PON sesuai dengan aturan, indikasi dugaan korupsi bisa dihindari sehingga kasus PON Riau dan Sumatra Selatan tidak terulang.

"Sebenarnya kalau perencanaan hingga pelaksanaannya taat aturan pasti baik. Di Riau atau Sumatra Selatan kenapa KPK masuk karena ada laporan dugaan penyelewengan," ungkapnya.

Oleh karena itu, masyarakat bisa menyampaikan masukan apabila pelaksanaan PON di Jabar terindikasi dugaan korupsi.

"Harus ada masukan yang diakomodasi, siapapun itu. Kalau ada masukan mengenai dugaan penyimpangan laporkan saja untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

Adapun, soal amanat pengawasan terhadap penyelenggara negara sesuai Inpres 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pihaknya mengimbau agar tidak perlu dikhawatirkan.

"Jangan sampai penyelenggara negara ada ketakutan dalam melangkah penyelesaian proyek yang sedang berlangsung," ujarnya.

Oleh karena itu, koordinasi penegak hukum harus menyamakan persepsi terhadap proyek strategis pembangunan agar tidak melanggar kaidah hukum atau kesalahan administrasi.

"Posisi KPK sebagaimana UU, hanya menangani kegiatan yang dilakukan penyelenggara negara dengan biaya di atas Rp1 miliar," ujarnya.

Kendati demikian, untuk menyelesaikan perkara dugaan korupsi KPK selalu menerima masukan dari masyarakat. Sebab, apabila KPK yang masuk dikhawatirkan terlalu melangkah lebih jauh.

Sementara itu, Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri menjelaskan penyelenggara negara jangan ada keraguan dalam menjalankan proyek strategis nasional apabila sesuai dengan aturan.

Bahkan, BPK mendukung penuh penyelenggara negara untuk merealisasikan anggaran yang sesuai dengan peruntukannya salah satunya PON Jabar.

Dia menjelaskan, BPK bakal mengawali pemeriksaan keuangan PON Jabar sejak dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan selesai nanti.

"BPK melakukan pemeriksaan secara umum kegiatan PON di Jabar mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan selesai," katanya.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menilai apabila ada kerugian negara yang masih mengambang harus dikonkretkan.

"Intinya, aparat penegak hukum tidak boleh mencari-cari kesalahan yang nantinya meresahkan penyelenggara negara."

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

tipikor PON 2016
Editor : Rustam Agus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top