Kabar24.com, BANDUNG--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Jawa Barat.
Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pengawasan bertujuan agar indikasi korupsi tidak terjadi pada helatan olah raga nasional tersebut.
"Kami akan melakukan pengawasan terhadap keuangan yang dikeluarkan," katanya, Senin (18/4).
Agus menjelaskan, apabila pelaksanaan PON sesuai dengan aturan, indikasi dugaan korupsi bisa dihindari sehingga kasus PON Riau dan Sumatra Selatan tidak terulang.
"Sebenarnya kalau perencanaan hingga pelaksanaannya taat aturan pasti baik. Di Riau atau Sumatra Selatan kenapa KPK masuk karena ada laporan dugaan penyelewengan," ungkapnya.
Oleh karena itu, masyarakat bisa menyampaikan masukan apabila pelaksanaan PON di Jabar terindikasi dugaan korupsi.
"Harus ada masukan yang diakomodasi, siapapun itu. Kalau ada masukan mengenai dugaan penyimpangan laporkan saja untuk ditindaklanjuti," ujarnya.
Adapun, soal amanat pengawasan terhadap penyelenggara negara sesuai Inpres 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pihaknya mengimbau agar tidak perlu dikhawatirkan.
"Jangan sampai penyelenggara negara ada ketakutan dalam melangkah penyelesaian proyek yang sedang berlangsung," ujarnya.
Oleh karena itu, koordinasi penegak hukum harus menyamakan persepsi terhadap proyek strategis pembangunan agar tidak melanggar kaidah hukum atau kesalahan administrasi.
"Posisi KPK sebagaimana UU, hanya menangani kegiatan yang dilakukan penyelenggara negara dengan biaya di atas Rp1 miliar," ujarnya.
Kendati demikian, untuk menyelesaikan perkara dugaan korupsi KPK selalu menerima masukan dari masyarakat. Sebab, apabila KPK yang masuk dikhawatirkan terlalu melangkah lebih jauh.
Sementara itu, Auditor Utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri menjelaskan penyelenggara negara jangan ada keraguan dalam menjalankan proyek strategis nasional apabila sesuai dengan aturan.
Bahkan, BPK mendukung penuh penyelenggara negara untuk merealisasikan anggaran yang sesuai dengan peruntukannya salah satunya PON Jabar.
Dia menjelaskan, BPK bakal mengawali pemeriksaan keuangan PON Jabar sejak dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan selesai nanti.
"BPK melakukan pemeriksaan secara umum kegiatan PON di Jabar mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan selesai," katanya.
Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menilai apabila ada kerugian negara yang masih mengambang harus dikonkretkan.
"Intinya, aparat penegak hukum tidak boleh mencari-cari kesalahan yang nantinya meresahkan penyelenggara negara."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
