Bisnis.com, KUPANG - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Uni Timor Aswain (Untas) Erico Guterres mengatakan, para pejuang dan warga eks Timor-Timur yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur Indonesia akan diberikan kompensasi yang layak dari Pemerintah RI.
"Kompensasi yang akan diberikan itu belum diketahui bentuknya, namun demikian hal itu sudah menjadi komitmen Pemerintah RI," kata Eurico di hadapan 3.000 orang warga eks Timor-Timur dan pejuang integrasi dalam acara Malam Keakraban Pejuang Timor-Timur yang Tetap Setia dan Bangga Kepada NKRI di Kupang, Sabtu (16/4/2016).
Dia mengaku, kompensasi yang diberikan nantinya itu akan dinikmati oleh sedikitnya 9.570 orang warga yang terdata hasil verifikasi dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu.
Jumlah 9.570 orang itu hasil evaluasi dan verifikasi akhir tim di setiap kabupasten/kota yang ada dari sebelumnya tercatat 13 ribu orang.
"Dalam hasil verifikasi yang dilakukan terakhir di setiap kabupaten/kota, hasilnya 9.570 orang itu. Jumlah itulah yang akan dijadikan acuan untuk kompensdasi dari pemerintah," katanya.
Selain kompensasi, ada sejumlah tokoh pejuang dari 13 kabupaten Timor-Timur di masa Indonesia dulu, juga akan mendapatkan tanda jasa dari pemerintah Indonesia, atas perjuangan yang sudah dilakukan, meski harus kalah secara politik dengan berdirinya Negara Timor Leste saat ini.
"Kita juga sudah meminta perlindungan hukum bagi 140 veteran pejuang Integrasi dari Pemerintah Indonesia. Semua permintaan kita itu sudah diamini dan akan direalisasi pemerintah," kata mantan Wakil Panglima Pejuang Integrasi Timor-Timur pada pergolakan di bekas provinsi ke-27 NKRI pada 1999 silam itu.
Dengan kompensasi yang akan diberikan itu, maka secara kelembagaan dan personal, setiap warga eks Timor-Timur yang hidup di bumi pertiwi NTT itu, dituntut untuk ikut berjuang bersama warga lainnya bersama pemerintah mewujudkan masyaralat yang adil dan sejahtera di daerah masing-masing.
Seluruh kebijakan pemerintah daerah maupun pusat, harus didukung penuh oleh warga eks Timor-Timur untuk kepentingan kemaslahatannya. "Kalau 17 tahun silam kita angkat senjata untuk pertahankan merah putih di tanah ujung pulau timor itu. Namun sekarang kita semua harus bersama singsingkan lengan baju bersama pemerintah entaskan kemiskinan di daerah masing-masing," katanya.
Semua kebijakan pemerintah di daerah dan nasional, wajib untuk didukung oleh seluruh warga eks Timor-Timur itu. "Ini sudah kesepakan kita dengan pemerintah, jadi wajib untuk dilaksanakan," katanya.
Terhadap eksistensi kemerdekaan Timor Leste lanjut Eurico, sudah final dan karena itu Pemerintah Indonesia sangat mendukungnya. Sehingga tidak perlu lagi ada gejolak yang dilakukan para warga dan mantan pejuang dari Timor-Timur.
"Pada 17 tahun lalu kita angkat senjata. Sekarang tidak ada lagi perang tetapi yang ada kerja keras untuk membangun kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih baik," katanya.
Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Nelson Matara mengaku kerja keras dan kerja sama seluruh warga eks Timor-Timur dalam membaur dengan warga di tempat domisili masing-masing, sudah mernuujukan semangat dan kegigihannya sebagai warga Indonesia sejati.
Untuk itulah, semangat dan ikrar untuk terus mendukung seluruh kebijakan pemerintah, menjadi hal terpenting, yang pada saatnya akan menjadi salah satu roda penggerak kemajuan ekonomi rumah tangga warga masing-masing.
Sebagai wakil rakyat, kata Nelson, upaya untuk membantu dan memperhatikan lebih fokus untuk warga eks Timur-Timur masih sangat minim. Namun demikian hal itu terus dilakukan dalam setiap kebijakan pemerintah.
Pemerintah dan DPRD NTT pada tiap tahun mengalokasikan dana Rp50 juta untuk kepentingan keberlanjutan UNTAS. Selain ada sejumlah kebijakan dan program sosial dan ekonomi kerakyatan.
"Rencana pembangunan rumah bagi warga eks Timor-Timur juga terus didekatkan untuk direalisasikan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
