Kabar24.com, JAKARTA - Dewan Pertimbangan Presiden berharap simposium tragedi 1965 yang akan digelar pekan depan bisa memberikan sumbangsih bagi penyelesaian pelanggaran HAM pada periode tersebut.
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sidarto Danusubroto mengatakan acara tersebut sangat strategis karena akan melibatkan banyak pihak.
Selain dari pihak pemerintah, simposium yang akan digelar pada 18-19 April 2016 ini juga menghadirkan korban dan seluruh stakeholder terkait.
“Kami belum tahu apa rekomendasi yang dihasilkan dari simposium ini. Tetapi mudah-mudahan bisa membantu mencarikan solusi atas tragedi tersebut,” ujarnya, Rabu (13/4/2016).
Sidarto menambahkan pemerintah saat ini fokus menyelesaikan masalah HAM yang terjadi di masa lalu.
Apalagi dalam RPJMN 2015-2016 juga sudah disebutkan penanganan kasus pelanggaran HAM memerlukan perlakuan khusus.
Menurutnya, kasus 1965 ini harus diselesaikan di luar jalur hukum.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Watimpres akan menggelar simposium tragedi 1965 dari sisi aspek sejarah.
Acara pada 18-19 April 2016 ini akan digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat.
Selain dari jajaran pemerintah, sejumlah lembaga yang terlibat dalam simposium ini antara lain Dewan Pers, Komnas HAM, dan sejumlah lembaga dari berbagai universitas.
