Kabar24.com, MAKASSAR - Tunggakan pajak dari WP Badan Usaha yang tercatat di Wilayah Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara atau Sulselbartra mencapai Rp190 miliar hingga dua bulan pertama tahun ini.
Kepala Kantor DJP Wilayah Sulselbartra Neilmaldrin Noor mengatakan pihaknya akan segera membentuk tim khususn untuk menganalisa secara spesifik tunggakan tersebut untuk mengklasifikasikan WP sesuai dengan langkah penagihan yang akan dilakukan.
Menurutnya pembentukan tim tersebut sebagai implementasi roadmap tahunan Ditjen Pajak (DJP), di mana 2016 merupakan tahun penegakan hukum setelah pada 2015 lalu merupakan tahun pembinaan bagi WP.
"Tidak hanya untuk WP Badan tetapi juga WP orang pribadi yang menunggak. Kita juga sudah siapkan sejumlah langkah penindakan bagi pengemplang pajak ini," katanya, Minggu (20/3/2016).
Sementara itu, tunggakan untuk Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi di Sulselbartra pada periode dua bulan pertama tahun ini sebesar Rp42 miliar.
Upaya penagihan akan ditempuh melalui beberapa strategi, lanjut Noor, diantaranya penagihan aktif, pemblokiran rekening, penyitaan aset, pencekalan berpergian ke luar negeri hingga penyanderaan WP (gijzeling).
"Kita akan segera melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan terkhusus untuk lanbgkah gijzeling ini," katanya.
Noor menjelaskan, serangkaian langkah tersebut untuk mengejar target penerimaan pajak 2016 Kanwil Sulselbartra yang ditargetkan naik sekitar 38% menjadi Rp15 triliun dari tahun lalu.
Adapun realisasi penerimaan pajak Sulselbarta pada tahun lalu sebesar Rp11,028 triliun, sedangkan pada dua bulan pertama tahun ini telah terealisasi Rp1,4 triliun.
Secara kumulatif, penerimaan tersebut bersumber dari 812.000 WP OP serta 57.000 WP Badan Usaha.
Di luar itu, pemanfaatan teknologi melalui E-filing dan mini ATM diharapkan juga mendukung penerimaan pajak tahun ini, kendati belum terlalu optimal.
"Kita juga ada mini ATM. WP belum banyak yang gunakan ini yang banyak itu bendahara perkantoran dan instansi pemerintah," katanya.
