Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menegaskan tidak ingin ikut campur dalam persoalan atau konflik yang terjadi di Partai Golkar, baik di tubuh partai maupun di fraksinya.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, menjawab pertanyaan wartawan seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jumat (8/1/2016).
“Pemerintah sama sekali tidak ingin masuk ke dalam ruang itu,” tegas Seskab Pramono Anung seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Sabtu (9/1/2016).
Keputusan pemerintah berkaitan dengan Golkar, lanjut Pramono, betul-betul sesuai aturan main dan juga keputusan Mahkamah Agung terhadap hal tersebut.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 30 Desember 2015 telah mencabut Surat Keputusan (SK) yang mengakui kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta, kubu Agung Laksono, beberapa waktu lalu.
Keputusan pencabutan ini dilakukan menyusul keputusan Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan SK Kemenkumham itu batal demi hukum.
Namun, konflik di tubuh Partai Golkar terus terjadi, karena terjadinya perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik di tubuh partai berlambang pohon beringin itu dalam menafsirkan legalitas kepengurusan Partai Golkar pascapencabutan SK yang dikeluarkan oleh Kemenkumham.
Mengenai keinginan partai untuk bergabung dan memberikan dukungan kepada pemerintah, Seskab mengungkapkan pemerintah dengan senang hati menerimanya. “Alhamdulillah, tangan terbuka,” kata Pramono.
Namun, Pramono Anung mengingatkan partai yang ingin bergabung dengan pemerintah tersebut untuk tidak meminta jabatan kementerian.
“Ini adalah sistem presidensial. Presiden tentunya yang paling mengetahui siapa yang akan diajak bergabung atau tidak,” katanya.
