Kabar24.com, PEKANBARU – Kalangan pengusaha di Riau khawatir langkah percepatan penyerapan anggaran yang dilakukan Pemprov Riau akan menghasilkan program pembangunan berkualitas rendah.
Ketua Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Riau Wijatmoko Rah Trisno mengatakan target penyerapan anggaran daerah sebesar 58% oleh Pemprov Riau terkesan sulit dicapai.
“Kami paham dengan target Plt Gubernur Riau yang ingin target serapan anggaran daerah bisa tercapai, namun dengan waktu yang sudah sangat pendek ini tentu menjadi sulit untuk tercapai,” katanya kepada Bisnis, Kamis (10/12).
Bahkan Wijatmoko khawatir dengan kejar target seperti itu mengakibatkan program pembangunan yang dihasilkan lewat pengerjaan proyek sistem kebut ini akan berkualitas rendah.
Selain itu, mepetnya waktu realisasi beragam proyek pembangunan membuat munculnya potensi inefisiensi hingga praktik korupsi.
Untuk mengurangi risiko munculnya masalah itu, pihaknya mengharapkan kepada Plt Gubernur Riau dan pemprov agar dapat melakukan penguatan pengawasan dalam pelaksanaan beragam proyek pembangunan.
Dia juga menyarankan pemprov memiliki tim pengawas yang bekerja secara independen dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya.
“Nantinya tim pengawasan ini diharapkan bisa melakukan dua tugas dan fungsi utama yaitu pertama memastikan penyerapan anggaran telah sesuai target yang ditetapkan, kedua yaitu efisiensi terjaga dan pemborosan anggaran dapat ditekan,” katanya.
Sementara itu di kesempatan terpisah Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Riau Masperi mengatakan pemprov sedang mengupayakan agar penyerapan anggaran daerah bisa mencapai 58%.
“Memang rencananya begitu, kami terus berupaya agar penyerapan anggaran pemprov bisa di atas 50%, jadi kami harapkan tidak bicara soal Silpa dulu, tetapi kami akan kejar realisasi sampai batas akhir di Desember ini,” katanya.
Masperi mengatakan langkah yang telah disiapkan pihaknya yaitu ada beberapa kegiatan akan segera direalisasikan seperti pembayaran kontrak pekerjaan proyek pembangunan, penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS), dan penyaluran dana desa.
Adapun menurut data terakhir yang dipegang pemprov, penyerapan anggaran daerah Riau saat ini berada di posisi 45% dari total APBD Perubahan senilai Rp11,4 triliun. Sebagian besar realisasi anggaran itu disedot oleh belanja tidak langsung pemprov.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
