Bisnis.com, JAKARTA--Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara komprehensif selain mengantisipasi politik uang pada Pilkada serentak 2015.
Anggota KPPRI, Hetifah mengatakan pemutakhiran data pemilih merupakan titik strategis untuk memainkan data pemilih untuk menghindari penggelembungan suara. Penggelembungan suara, ujarnya, selain akan membuat hak politik warga terdistorsi, juga akan membuat akurasi atas hasil pemilu rendah.
Untuk itu, dia meminta lembaga tersebut membuka ruang bagi partisipasi publik untuk memastikan akurasi data pemilih. Tujuannya agar terpilih pemimpin yang berkualitas melalui pemilu yang adil.
KPU perlu membuka ruang partisipasi publik selebar-lebarnya guna memastikan setiap hak politik bisa terfasilitasi dengan baik, ujar Hetifah yang juga Anggota Komisi II DPR.
Terkait money politicks, lebih jauh Hetifah menyebutkan perlunya sosialisasi atas praktik terlarang tersebut. Bahkan dia menganjurkan akan disetiap tempat pemungutan suara dipasang spanduk terkait larangan praktik money politicks di samping mengwasi kerja pelaksana pemilu di lapangan yang dinilai rawan uang.
Sedangkan Ketua Umum Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Ratu Dian Hatifah mengatakan kurangnya partisipasi politik perempuan adalah akibat terabaikannya perempuan dalam proses perekrutan calon kepala daerah di tingkat partai politik.
Parpol tidak melirik perempuan dalam proses seleksi calon lewat parpol, ujarnya. Dia menambahkan sulitnya perempuan untuk memembus seleksi di tingkat parpol tersebut karena tim seleksinya tidak melibatkan perempuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
