Kabar24.com, JAKARTA—Kesalahan komunikasi di antara menteri kabinet akan kembali menjadi pemicu reshuffle kabinet jilid dua oleh Presiden Joko Widodo selain faktor masuknya Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai pendukung pemerintah.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia Agung Suprio mengatakan tidak dapat dipungkiri bahwa persoalan miscommunication tersebut kembali terulang meski dengan akar persoalan yang berbeda.
Menurutnya, pada reshuffle Jilid I, muncul persoalan komunikasi terkait kewenangan antara Wapres Jusuf Kalla dengan Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan.
Sedangkan persoalan yang muncul kali ini juga sama, tapi akarnya berbeda.
Persoalan komunikasi yang muncul kali ini adalah antara Wapres Jusuf Kalla dengan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, terutama terkait masalah pengadaan listrik 3.500 MW.
Persoalan itu berlanjut dengan masalah koordinasi di antara para menteri di bawahnya, ujarnya.
“Persoalan antara Wapres Jusuf Kalla dengan Luhut belum selesai muncul lagi persoalan antara JK dan Rizal Ramli serta antara Rizal Ramli dengan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral yang mengindikasikan akan ada reshuffle Jilid II,” ujarnya dalam diskusi bertema “Reshuffle Kabinet Untuk Siapa” di Gedung DPR. Selain Agung, turut menjadi pembicara Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria.
Sedangkan terkait bergabungnya, PAN menjadi partai pendukung pemerintah, Agung menilai hal itu satu keniscayaan mengingat konstelasi politik yang ada saat ini.
“PAN masuk ke kabinet akan jadi faktor reshuffle,” ujarnya, Kamis (5/11/2015).
Dengan masuknya partai itu akan memiliki konsekuensi tergesernya sejumlah mentri yang dinilai tidak berkinerja baik selain. Begitu juga dengan menteri yang tidak mendapat dukungan dari partai pendukung pemerintah seperti Menneg BUMN Rini Soemarno.
Rini dinilai gagal menjembatani antara kepentingan Presiden Jokowi dengan PDIP seperti halnya Menseskab Andi Wijayanto sebelumnya yang akhirnya digeser.
