Bisnis.com,KUALALUMPUR--Sejumlah pihak dari berbagai kepentingan mendorong implementasi the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) di Asia Tenggara.
Para pelaku, baik itu dari private sector, masyarakat sipil, akademis, maupun pihak pemerintah, berkumpul untuk bertukar pendapat tentang bagaimana implementasi UNGP ini. Pertukaran pendapat tersebut dilakukan dalam konsultasi lokakarya Asean Resposible Business Forum di Kuala Lumpur, Malaysia.
Dalam diskusi yang berlangsung hari ini (29/10/2015), ditekankan pentingnya mengembangkan rencana aksi nasional dan regional serta bagaimana mempraktikan dalam kerangka kerja UNGP yang terdiri dari "Protect, Respect, and Remedy".
CEO of Asean CSR Network Thomas Thomas mengatakan UNGP merepresentasikan peluang penting untuk mendefinisikan dan mengimplementasikan kewajiban bisnis terkait hak asasi manusia.
"ACN [Asean CSR Network] bangga dapat bekerja dengan SMU [Singapure Management University] dan partner lainnya untuk menyediakan platform untuk membicarakan masa depan Asean terkait UNGP," katanya di acara Consultation Workshop dalam rangka Asean Responible Business Forum 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis (29/10/2015).
Workshop dengan tema Implementing The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights merupakan rangkaian terakhir dalam Asean Responible Business Forum 2015 pada 27 Oktober - 29 Oktober 2015. Forum ini diselenggerakan oleh Asean CSR Network bekerjasama dengan sejumlah lembaga dan organisasi, yaitu Oxfam, the Federation of Malaysian Manufactures, dan Asean Foundation.
Forum ini membahas bagaimana bisnis yang responsible dapat diterapkan dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mendatang serta bagaimana private sector dapat berkontribusi bahkan merealisasikan masyarakat Asean yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam hal ini, isu-isu regional yang dibahas dan perlu ditangani, seperti korupsi, hak asasi manusia, dan agribisnis yang berkelanjutan.
Dalam diskusi ini, hadir pula Mohammad Shafee Abdullah, Malaysia's representative and current chair of the Asean Intergovernmental Comission on Human Rights (AICHR), serta Mahdev Mohan, Director of Singapure Management University--Asian Business and Rule of Law Initiative.
