Kabar24.com, WASHINGTON DC-- Dalam kunjungan resminya ke Amerika Serikat (AS), Presiden Jokowi berjanji akan mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Dwikenegaraan bagi anak hasil perkawinan campur.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi dalam sesi dialog dengan masyarakat dan diaspora Indonesia di Wisma Tilden Washington DC, Minggu (25/10/2015) sore waktu setempat.
"(Pertanyaan) Bu Hani dari Philadelphia biar dijawab Bu Menteri Luar Negeri, karena kemana pun kita ditanyakan itu. Kalau saya akan dorong agar itu cepat diselesaikan," kata Presiden.
Seorang WNI yang tinggal di Philadelpia bernama Hani mengaku menikah dengan seorang petani di wilayah itu dan memiliki anak yang berkewarganegaraan AS.
"Anak saya orang AS lahir di AS, saya takut anak saya ketika pulang ke Indonesia tidak bisa jadi orang Indonesia lagi. Saya mau anak saya bisa dapat dwikewarganegaraan," kata Hanni.
Pertanyaan itu disambut tepuk tangan sangat meriah dari masyarakat yang hadir. Dia mengaku, anaknya yang pertama telah duduk di bangku kuliah jurusan komputer sains menguasai bahasa Mandarin, Arab, Inggris, dan Indonesia.
Dia sendiri memantau RUU Kewarganegaraan sudah ada di Prolegnas di DPR, dan dia meminta agar pemerintah mendorongnya.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ketika dipersilakan Presiden Jokowi untuk menjawab pertanyaan tersebut mengatakan, pemerintah sudah membahas hal ini, dan telah ada perkembangan ketika pada Agustus 2015 ada pertemuan diaspora Indonesia yang digelar di Jakarta.
"Kita sudah bahas, sudah ada pergerakan, Agustus kemarin ada pertemuan diaspora yang digelar di Jakarta dengan teman-teman diaspora," katanya.
Hal itu kata dia, merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah terhadap diaspora di luar negeri, karena potensi diaspora untuk mendukung pembangunan nasional sangat besar.
"Aset yang ada ini harus kita kelola dengan baik dengan cara bekerja sama dengan baik. Kita kaji dan saya sudah sampaikan juga ke Menkumham kalau Presiden mengatakan begitu arahnya sudah jelas mau ke mana," katanya.
“ Di Kemenlu sendiri ada wakil direktur yang khusus mengurusi urusan diaspora yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kaum diaspora, kata Retno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
