Jerman Perketat Aturan Suaka

Bisnis.com, BERLIN ---  Jerman akan memperketat peraturan menyangkut suaka pada Sabtu, satu pekan lebih cepat dari jadwal, karena negara itu menghadapi kedatangan migran dari Suriah dan tempat-tempat lain dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Undang-undang baru, yang disahkan oleh parlemen dengan sangat cepat, sebelumnya dijadwalkan akan mulai berlaku pada 1 November.

Namun, undang-undang itu sudah diterbitkan di lembaran negara pada Jumat, yang berarti UU akan mulai diterapkan pada Sabtu (24/10/2015).

Peter Altmaier, menteri koordinator kebijakan suaka Jerman, mengatakan kepada televisi ARD bahwa langkah itu merupakan "sinyal" kepada para calon pencari suaka.

Jerman telah menjadi negara tujuan utama di Eropa bagi para pengungsi, yang sebagian besar datang dari Turki dan negara-negara Balkan.

Jerman memperkirakan akan didatangi oleh satu juta migran tahun ini, setelah 200.000 orang sebelumnya datang pada 2014.

Kanselir Angela Merkel telah berupaya untuk mengajak rakyat Jerman menyambut ratusan ribu orang yang mengungsikan diri dari perang dan penyiksaan.

Namun, sekarang ia menghadapi reaksi negatif terkait kebijakan pintu-terbuka yang diterapkannya serta menurunnya dukungan dalam proses tersebut.

Undang-undang baru itu akan membatasi hak pencari suaka dalam kasus-kasus pengecualian bagi para warga negara Albania, Montenegro dan Kosovo.

Ketiga negara Balkan itu akan ditambahkan ke dalam daftar negara-negara "aman". Artinya, para warga negara-negara tersebut tidak bisa mengajukan suaka politik.

Tunjangan uang tunai berganda bagi para pencari suaka --sementara kasus mereka sedang diproses-- akan diganti dalam bentuk lain. Itu merupakan upaya Jerman untuk membuat negara tersebut tidak terlalu menarik sebagai tujuan para migran.

Sebagai tambahan, prosedur pengusiran akan dipercepat bagi mereka yang pengajuan suakanya ditolak.

"Kami ingin meningkatkan (proses) dan kami ingin meningkatnya dengan cepat, sesegera pada tahun ini, dalam hal mengusir para pencari suaka yang tidak memiliki hak untuk tetap berada di sini," ujar Altmaier.

Sementara itu, kesepakatan tampaknya akan dicapai di dalam pemerintahan koalisi Merkel dalam hal membentuk serangkaian "wilayah transit" di perbatasan-perbatasan Jerman. Zona itu akan memungkinkan calon pengungsi yang tidak memenuhi kriteria mendapatkan suaka, seperti para migran berlatar belakang ekonomi, untuk bisa diusir semudah dan secepat mungkin.

Menteri Dalam Negeri Thomas de Maiziere telah berbicara soal "prinsip perjanjian" terkait ide tersebut dan menekankan bahwa masih ada aspek-aspek rinci yang harus diklarifikasi.

Partai Demokratik Sosial (SPD), yang merupakan bagian dari koalisi kiri-kanan pimpinan Merkel, telah sekian lama menentang ide pembuatan "kamp-kamp" pengungsi itu. Namun, mereka pada akhirnya setuju terhadap skema tersebut. Pada saat yang sama, SPD menekankan para migran itu harus ditempatkan di gedung-gedung yang sudah ada.