Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Muhaimin Iskandar Dipanggil KPK

KPK memanggil mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Muhaimin Iskandar sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans terkait dana tahun 2013-2014 dan dana tugas pembantuan 2014.
Martin Sihombing
Martin Sihombing - Bisnis.com 23 Oktober 2015  |  13:03 WIB
Muhaimin Iskandar Dipanggil KPK
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Muhaimin Iskandar . - JIBI
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA ---  KPK memanggil mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Muhaimin Iskandar sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kemenakertrans terkait dana tahun 2013-2014 dan dana tugas pembantuan 2014.

"Muhaimin Iskandar dipanggil sebagai saksi untuk tersangka JM (Jamalueddien Malik yang merupakan mantan pejabat Depnakertrans)," kata pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Namun hingga pukul 11.00, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu belum datang ke KPK. Muhaimin menjabat sebagai Menakertrans pada periode 2009-2014.

Jamaluddien sendiri sudah ditahan di rumah tahanan KPK Jakarta Timur Kelas 1 di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Guntur sejak 10 September 2015.

KPK menetapkan Jamaluddien sebagai tersangka dalam kasus ini pada 12 Februari 2015.

Ia disangkakan pasal 12 huruf e, huruf f atau pasal 23 UU No 13 tahun 1999 jo pasal 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 421 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 UU KUHP.

Pasal tersebut mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Modusnya yang dilakukan Jamaluddien adalah dengan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa membayar atau membayar dengan potongan terhadap sesuatu terkait kegiatan pada tahun anggaran 2013-2014 dan dana tugas pembantuan 2014 di Ditjen P2KT.

Jamaluddien Malik melakukan tindak pidana tersebut saat menjabat di Kemenakertrans di bawah menteri Muhaimin Iskandar. Namun saat ini direktorat yang dipimpin oleh Jamaluddien itu berada di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berada dibawah kepemimpinan Menteri Marwan Jafar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK muhaimin iskandar

Sumber : ANTARA

Editor : Martin Sihombing
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top