Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Banyak Calo Proyek 'Gentayangan', Pemprov Jabar Bersikap Tegas

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai bersikap tegas terhadap perantara (broker) nakal yang mengatasnamakan calon investor proyek-proyek infrastruktur di wilayah tersebut.
Rencana induk Kertajati Aerocity/Ilustrasi-skycrapercity.com
Rencana induk Kertajati Aerocity/Ilustrasi-skycrapercity.com

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai bersikap tegas terhadap perantara (broker) nakal yang mengatasnamakan calon investor proyek-proyek infrastruktur di wilayah tersebut.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan ketegasan ini penting karena pihaknya serius menggarap sejumlah proyek jalan tol, bandara, waduk hingga pengolahan sampah.

Ketegasan berangkat dari pengalaman bahwa calon investor yang menyatakan minat berinvestasi ke Jabar ditanggani broker. “Kemarin ada dari Korea Selatan datang. Kami bilang mohon direksinya langsung, bukan broker,” katanya pada Bisnis.com, Selasa (20/10/2015).

Menurutnya dalam bisnis peran broker adalah hal biasa. Namun, investasi bodong mengakibatkan proyek yang sudah direncanakan terbengkalai.

Ke depan, Pemprov Jabar sebelum bersepakat dengan investor akan memeriksa kemampuan keuangan dan jaringan terlebih dahulu. “Kami akan selektif, investasi diarahkan pada pihak yang memiliki kompetensi dari sisi modal, teknologi dan tenaga kerja,” katanya.

Dari pengalaman yang ada, rata-rata mereka yang nakal datang menawarkan investasi ke Pemprov namun tidak mengantongi modal. Setelah mendapatkan izin, proyek tersebut malah ditawarkan pada pihak lain yang memiliki dana mumpuni.

“Setelah dibahas malah tidak ada penyelesaian kesepakatan,” katanya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan sempat mengeluhkan 35 calon investor yang berminat membangun proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka, yang memutuskan mundur.

Heryawan mengatakan para investor mundur padahal sebelumnya terlihat serius untuk turut serta dalam pembangunan BIJB Kertajati.

"Ada 35 perusahaan yang menyatakan bersedia mengerjakan BIJB, tapi semuanya batal," katanya.

Menurutnya, setelah diverifikasi oleh pihaknya ke 35 perusahaan tersebut tidak layak kualifikasi alias ditumpangi oleh para calo.Heryawan mengatakan, ke-35 perusahaan tersebut makin tidak jelas minatnya ketika melihat minimnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat pada BIJB tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper