Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Setahun Jokowi-JK: Mahasiswa Tolak Utang Luar Negeri untuk Infrastruktur

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menyatakan menolak hutang dari luar negeri untuk digunakan membangun sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia.
Pengunjuk rasa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Pekalongan (UNIKAL) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) melakukan unjuk rasa di kawasan Ponolawen, Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (19/10/2015). Dalam aksinya mereka mengkritik setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti meminta menstabilkan nilai tukar rupiah, menolak impor pangan serta menyelesaikan konflik agama./Antara
Pengunjuk rasa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Pekalongan (UNIKAL) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) melakukan unjuk rasa di kawasan Ponolawen, Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (19/10/2015). Dalam aksinya mereka mengkritik setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo seperti meminta menstabilkan nilai tukar rupiah, menolak impor pangan serta menyelesaikan konflik agama./Antara

Bisnis.com, MAMUJU - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju Provinsi Sulawesi Barat menyatakan menolak utang dari luar negeri untuk digunakan membangun sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia.

"Kami tolak hutang luar negeri untuk membangun proyek infrastruktur di negeri ini karena akan menjadi beban bangsa, negara ini mesti membangun negaranya bukan dengan utang," kata Ketua PMII Cabang Mamuju Ibnu Imat Totori, Selasa (20/10/2015).

Dia mengatakan PMII Mamuju di seluruh Indonesia menolak kebijakan itu dan di Mamuju PMII telah menggelar aksi menolak rencana pemerintah itu di Kantor Bupati Mamuju dan Kantor Gubernur Sulbar.

"Aksi yang kami lakukan sekaligus sebagai evaluasi terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kami tolak kebijakannya ketika meminjam uang untuk membangun infrastruktur dalam negeri," katanya.

Dia juga meminta agar pemerintahan Presiden Joko Widodo melindungi buruh dalam negeri dan tolak tenaga kerja dari negara China.

Kemudian meminta agar pemerintah mempercepat serapan APBN agar anggaran tersebut dapat digunakan untuk membangun ekonomi masyarakat meningkatkan kesejahteraannya.

"Cabut izin perusahaan pembakar hutan tolak pelemahan KPK, tolak rencana program bela negara, percepat perubahan RUU KUHP, perkuat pendidikan agama akses pendidikan untuk masyarakat tidak mampu, segera bentuk lembaga penyelesaian konflik agraria, stop tindakan represif jurnalis dan tolak tambang uranium Kecamatan Tapalang," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper