Bisnis.com, JAKARTA - Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, mengatakan waktu satu tahun dijalankan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak cukup untuk mewujudkan harapan rakyat yang "menggunung", apalagi serba-instan.
"Waktu setahun masih terlalu pendek, tentu belum banyak yang bisa dicapai. Belum lagi pemerintahan Jokowi dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan waktu untuk menyelesaikannya," kata Karyono Wibowo, Selasa (20/10/2015).
Karyono mengatakan pada awal pemerintahan, Presiden Jokowi sudah dihadapkan pada konflik politik di parlemen. Konflik tersebut membelah parlemen menjadi dua kutub politik yang berseberangan, yakni kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
Belum lagi, katanya, juga ada konflik di internal Partai Golkar dan PPP yang pada akhirnya juga melibatkan pemerintah untuk menyelesaikannya. "Tarik menarik kepentingan politik ini tentu menguras waktu dan energi pemerintah dan DPR sendiri. Akibatnya, program pemerintah dan DPR tertunda," ujarnya.
Karyono mencontohkan target DPR bersama pemerintah untuk membahas dan menyetujui rancangan undang-undang menjadi undang-undang masih masih sangat jauh dari target.
Konflik yang terjadi di parlemen akhirnya untuk sementara bisa dicairkan dengan berbagai pendekatan politik yang dilakukan oleh Jokowi-JK.
"Komunikasi politik yang dilakukan Jokowi cukup efektif untuk meredam konflik di parlemen yang sempat membuat tegang atmosfer politik nasional," katanya pula.
Tidak hanya itu, pemerintahan Jokowi-JK juga dihadapkan pada konflik suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) hingga isu terorisme dan bangkitnya komunisme.
"Konflik dan isu tersebut turut mewarnai dinamika sosial politik selama satu tahun pemerintahan Jokowi-JK. Permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh pemerintah," kata dia lagi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
