Bisnis.com, JAKARTA— Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla diminta untuk tidak melepaskan lagi kesempatan yang dimiliki.
Suryopratomo, Ketua Forum Pemred, mengatakan satu tahun pertama Pemerintahan Jokowi-JK merupakan pelajaran yang sangat berharga. “Kita mengalami apa yang disebut The lost of opportunity,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (19/10/2015).
Sekarang, paparnya, waktu yang tersisa hanya 4 tahun. “Pemerintah Jokowi-JK tidak boleh lagi membuang kesempatan yang dimiliki.”
Sebagai bentuk tanggung jawab pers yang akan selalu mengawasi jalannya pemerintahan, pada satu tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Forum Pemred menyerukan:
- Pemerintah perlu memperhatikan dinamika yang terjadi di tingkat global dan segera merespons dengan kebijakan yang tepat. Masalah internal pemerintahan, kementerian dan lembaga, pusat dan daerah, perlu segera dituntaskan agar pemerintah memiliki kemampuan yang cepat untuk merespons perubahan global.
- Perlambatan ekonomi dan pergerakan kurs rupiah yang fluktuatif tidak boleh dibiarkan. Berbagai kebijakan ekonomi dan langkah konkret perlu segera diambil untuk mencegah situasi yang kian memburuk. Harus ada akselerasi dalam penyerapan anggaran belanja guna menggerakkan roda perekonomian. Perbaikan iklim investasi mesti dilaksanakan dengan lebih sungguh-sungguh.
- Pemerintah seyogianya segera meningkatkan public trust agar investasi kembali mengalir. Berbagai janji perlu segera direalisasikan dan komunikasi politik sebaiknya dilakukan dengan lebih elegan guna membentuk persepsi positif masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan masa depan bangsa.
- Paket kebijakan ekonomi yang sudah digulirkan harus segera diimplementasikan agar tidak menjadi macan kertas. Peraturan pelaksanaan yang lebih rinci perlu segera dirumuskan dan pengawasan di level eksekusi perlu lebih diintensifkan. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran hanya bisa dicapai jika pertumbuhan ekonomi mampu didorong di atas 6% per tahun.
- Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan daya beli masyarakat yang melemah dengan memberikan stimulus fiskal dan stimulus moneter yang lebih efektif, mengendalikan laju inflasi, mendorong perluasan lapangan kerja, mencegah PHK, dan memacu pertumbuhan ekonomi. Penggunaan dana desa dan pembangunan infrastruktur di daerah harus mengutamakan proyek padat karya. Kehadiran BPJS Kesehatan perlu diperkuat guna memberikan manfaat kepada seluruh rakyat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kaum miskin.
- Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih besar pada upaya mengurangi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan mendorong pembangunan ke luar Jawa. Pembengkakan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan absolut harus dicegah. Proritas ketiga Nawacita, "membangun Indonesia dari pinggiran", hendaknya tidak sekadar slogan, melainkan perlu benar-benar diimplementasi.
- Kegiatan ekonomi domestik harus menjadi prioritas dengan memperkuat industri dalam negeri. Berbagai belanja barang pemerintah dan BUMN harus mengutamakan produk dalam negeri. Para elite politik mesti menjadi contoh bagi rakyat dalam mengonsumsi poduk lokal. Kami juga mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan strategi terpadu dan langkah konkret mendongkrak ekspor untuk memperkuat neraca perdagangan.
- Pemerintah hendaknya membangun koordinasi yang lebih baik dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global, pemerintah perlu segera membentuk Protokol Krisis dengan mengajukan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).
- Meningkatkan kualitas dan memperkuat kekompakan kabinet agar terbangun sinergi dan bukan hanya kegaduhan yang diperlihatkan kepada rakyat. Presiden sebagai “CEO” mesti mengambil posisi yang jelas dan memberikan arahan yang terang kepada setiap menterinya.
- "Kekacauan" data yang acap terjadi hendaknya segera dituntaskan agar berbagai kebijakan, termasuk impor pangan, dilandasi data yang akurat. Kesalahan data yang terus dibiarkan akan melumpuhkan kemampuan bangsa untuk berdikari di bidang ekonomi, satu dari semangat Trisakti yang selalu digaungkan Presiden.
- Kami mendesak pemerintah untuk memperhatikan reformasi hukum di level produk hukum dan penegakan hukum di level pelaksanaan guna memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha dan seluruh rakyat. Berbagai kebijakan pemerintah hendaknya sungguh-sungguh menjiwai dan mengimplementasi revolusi mental, amanat trisakti, dan prioritas program nawacita.
- Presiden dan Wakil Presiden harus menjadi dwi-tunggal yang memimpin negeri ini dan jangan mudah terganggu oleh intrik-intrik yang merusak harmoni.
