Kabar24.com, JAKARTA -- Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa profesi guru merupakan kelompok yang menarik untuk dimanfaatkan sebagai mesin kemenangan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Menurut Ketua Badan Pekerja ICW, Ade Irawan, mendekati pilkada calon kepala daerah biasanya memanfaatkan guru sebagai alat kampanye.
"Guru itu kan jumlah profesi paling banyak di Indonesia, jadi paling strategis untuk dijadikan alat kampanye di musim pilkada seperti sekarang," ujarnya di dalam acara peringatan hari guru internasional, Jakarta, Senin (5/10/2015).
Dalam kampanye pilkada, kata Ade, guru biasanya dijanjikan kesejahteraannya sehingga didorong untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu.
Dikesempatan yang sama, Penasehat Persatuan Guru Swasta Indonesia (PGSI), Suparman mengatakan adanya politisasi terhadap guru bisa menjadi sumber berkah bagi guru.
"Bisa jadi berkah bagi guru. Karena kalau calonnya menang yang dijanjiin kepala daerah kita beneran jadi sejahtera," ungkap Suparman.
Namun, Ade mengatakan, politisasi semacam itu sangat tidak disarankan, karena mengatasnamakan golongan tertentu. Seharusnya guru bersikap netral.
"Guru harus bersikap netral. Apalagi sampai menjadi tim sukses. Tidak boleh terbuai oleh kampanye kepala daerah. Karena belum tentu benar apa yang dijanjikan," tuturnya.
Untuk itu, ICW mengimbau kepada kepala daerah atau pemerintah pusat untuk membuat surat edaran kepada guru agar tidak mengutamakan kepentingan politik dibanding mengajar.
"Harus ada mesin pengaduan juga. Karena gak sedikit juga guru yang dipaksa untuk memilih calon tertentu dengan iming-iming kesejahteraan guru," kata Ade.
