Kabar24.com, SYDNEY - Kursi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK-PBB) sedang menjadi isu penting di Australia.
Negeri Kanguru Australia telah mengajukan permintaan baru untuk terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB.
Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan Australia berharap dapat mempertahankan fokus pada keamanan internasional.
Menlu Bishop pada Rabu (30/9/2015) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Australia akan menjadi salah satu kandidat untuk kursi di DK PBB pada 2029-2030.
Bishop juga mengisyaratkan niat Australia untuk mencari tempat di Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2018-2020.
Menteri luar negeri, yang berada di New York untuk pertemuan PBB itu, mengatakan bahwa Australia melayani dengan sangat baik ketika memegang status anggota tidak tetap di DK PBB pada 2013-2014.
"Layanan kami yang paling terasa adalah melalui advokasi kami pada saat jatuhnya (pesawat Malaysia Airlines) MH17," kata Bishop.
Pesawat Malaysia Airlines MH17 diduga jatuh setelah ditembak misil udara di wilayah udara Ukraina pada Juli tahun lalu.
Kejadian itu menewaskan semua penumpangnya yang berjumlah 298 orang, termasuk 38 warga negara dan penduduk Australia.
Australia telah bersumpah untuk terus mendorong untuk menuntut para pelaku yang menembak jatuh pesawat tersebut.
Bishop menambahkan bahwa keputusan untuk mengajukan permintaan kursi di DK PBB itu diambil oleh Perdana Menteri baru Malcolm Turnbull, yang menggulingkan Tony Abbott dalam kudeta partai politik dua pekan lalu.
Peiode 2029-2030 adalah kesempatan pertama yang tersedia untuk mencalonkan diri untuk mendapatkan kursi yang tidak terbantahkan, yang memberikan Australia kesempatan terbesar untuk berhasil dan meminimalkan biaya, kata Menlu Australia itu.
Juru bicara Partai Buruh Tanya Plibersek mendukung gerakan itu, dan mengatakan, "ketika kita berpartisipasi dalam organisasi-organisasi multilateral, kita meningkatkan reputasi Australia sebagai warga global yang baik".
Namun, dia menyatakan keprihatinan bahwa perlakuan Australia terhadap pencari suaka yang ditahan di kamp lepas pantai di pulau-pulau Pasifik, seperti Papua Nugini dan Nauru, bisa membuat pengajuan untuk kursi di Dewan HAM PBB "sangat sulit".
Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi migran Francois Crepeau pekan lalu mengatakan dia menunda kunjungan ke Australia karena adanya pembatasan akses ke pusat-pusat penahanan dan ketakutan bahwa orang-orang yang melapor kepadanya bisa menghadapi pembalasan hukum.
Akan tetapi, Bishop mengatakan ia telah berbicara dengan Crepeau dan menjelaskan kebijakan negaranya terhadap pencari suaka yang tiba dengan perahu.
Dia menambahkan bahwa pendekatan yang gigih tidak akan merusak penawaran "sama sekali".
Australia telah duduk di kursi Dewan Keamanan PBB sebanyak lima kali, dengan mantan pemimpin Partai Buruh dan Perdana Menteri Kevin Rudd memimpin pengajuan terakhir.
