Kabar24.com, JAKARTA -- Untuk meningkatkan daya saing anak bangsa di dunia kerja, pemerintah akan fokus pada perbaikan mutu sekolah menengah kejuruan (SMK).
Banyaknya SMK swasta dengan mutu rendah membuat lulusan SMK tidak mampu bersaing di dunia kerja, atau bahkan menganggur setelah lulus karena tidak mempunyai kemampuan yang mumpuni.
Untuk itu, pembangunan serta peningkatan mutu pendidikan di SMK menjadi fokus utama pemerintah saat ini.
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikdasmen Kemdikbud) Hamid Muhammad mengatakan, pemerintah akan bangun SMK dengan kualitas pendidikan yang setara dengan SMA.
"Jadi pemerintah itu merencanakan jumlah SMK lebih banyak dari SMA, 60 banding 40," kata Hamid dalam diskusi pendidikan di Perpustakaan Kemendikbud, Jakarta, Jumat (25/9/2015).
Namun, porsi jumlah SMK dan SMA nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah.
Jika pelajar di suatu daerah lebih berminat melanjutkan studi ke SMA, maka yang diperbanyak adalah SMA.
Sebaliknya, jika anak-anak di daerah tersebut ingin belajar di SMK, maka jumlah siswa SMK juga tidak akan dibatasi.
"Misalnya masyarakat di NTT yang cenderung ingin melanjutkan pendidikan agar siap ke dunia kerja, berarti yang diperbanyak adalah SMK, atau di Aceh yang kebanyakan siswanya ingin ke perguruan tinggi, jadi diperbanyak SMA-nya," jelasnya.
Ia menyebutkan, untuk meningkatkan kualitas lulusan SMK agar siap menghadapi dunia kerja, pendirian SMK baru harus berdasarkan standar minimal pendidikan.
"Dinas pendidikan juga wajib memverifikasi usulan pendirian sekolah di antaranya untuk melihat potensi siswa yang akan bersekolah di sana, kebutuhan guru yang akan mengajar. Selain itu, usulan pendirian SMK juga perlu mencantumkan studi visibilitas, khususnya tentang prospek kerja lulusannya," papar Hamid.
Selama ini, pendirian SMK swasta lebih banyak terdapat di wilayah perkotaan. Namun banyaknya SMK di wilayah perkotaan justru tidak kerap mengurangi jumlah pengangguran karena standar pendidikan yang tidak sesuai.
Untuk itu, perlu ada pemerataan pendidikan dengan membangun SMK di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) juga yang sesuai dengan lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
